Privatisasi di Polandia

Pembangunan merupakan sebuah proses dalam mencapai kondisi yang lebih baik, dengan adanya pembangunan, diharapkan terdapat adanya perubahan yang ingin dicapai. Namun, proses pembangunan tidaklah mudah karena memiliki permasalahan sendiri dan diperlukan adanya perencanaan matang yang salah satunya dapat ditempuh melalui privatisasi yang kali ini dicontohkan adalah Polandia. 

Munandar (2000) menyebutkan Polandia memberlakukan rencana stabilisasi radikal pada 1990 yang memiliki 5 bagian pokok yakni deregulasi harga, kontrol upah, mata uang yang konvertibel., program penyeimbangan anggaran, dan suku bunga yang ditingkatkan. 

Pada wal transisi GDP di negar aini merosot 11,6% pada 1990 dengan pengangguran yang meningkat tajam. Bank Dunia meneliti penyebab kemerosotan adalah perjanjian dagang Uni Soviet dan Eropa Timur yang merosot dan memberikan kemudahan untuk sekutu Uni Soviet termasuk Polandia. Polandia mengalami tantangan termasuk hubungan dagang dengan eksternal

Privatisasi di Polandia awalnya dijalankan pada 1990 dengan memprivatisasi BUMN, memberlakukan prinsip komersialisasi oleh Kementerian secara langsung, dan melibatkan partisipasi pegawai dalam penjualan saham perusahaan milik pemerintah. 

Sejumlah saham dibiarkan mengambang dan pekerja dapat membeli 20% dari total saham dengan harga diskon setengah harga. Untuk perusahaan dengan padat modal, subsidi pemerintah dibatasi dengan upah pada tahun sebelumnya sehingga saham yang tersedia untuk pegawai tidak sampai 20% dalam rangka menghindari mengalirnya subsidi berlebihan kepara pegawai dengan penghasilan yang sedang.

Taktif alternative pemerintah khususnya perusahaan kecil adalah privatisasi melalui likuidasi yang memungkinkan pengambilalihan kepemilikian perusahaan secara total termasuk pemberian kesempatan kepada pegawai dan manajemen untuk menguasai dan mengelola perusahaan. Hal ini diawali dengan terbentuknya lembaga perwakilan yang terdiri dari unsur manajemen dan pegawai yang berwewenang dalam menganalisis keuangan privatisasi. 

Ketika itu disetujui, lembaga perusahaan mengirimkan petisi kepada pemerintah untuk melakukan privatisasi dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan untuk menyempurnakan langkah privatisasi perusahaan yang bersangkutan. Jika semuanya berjalan lancar, pemerintah akan menjual saham secara bertahap dan terdapat kontrak sewa yang menghindari risiko yang terlalu besar untuk pegawai.

Sekitar 250 perusahaan yang menyerap 10% pekerja pada 1992, hanya 10% yang telah diprivatisasi secara penuh dan sekitar 175 perusahaan yang berhasil diprivatisasi pada 1992 yang mendorong pemerintah ingin melakukan privatisasi secara menyeluruh melalui pembaga dana bersama dan berusaha menjual 513 perusahaan ke publik seperti perusahaan kecil dan konstruksi. Untuk menyetarakan $7 per kupon warga Polandia dapat membeli di bursa efek Warsawa.

Kementerian yang khusus menangani privatisasi di Polandia didukung oleh para pegawai dan personil Treuhandanstalt yaitu Kementerian bidang privatisasi di bekas Jerman Timur dengan 3500 pegawai. Perdana Menteri disana berusaha membiarkan pengelolaan perusahaan dan menumbuhkan semangat insentif pasar. 

Strategi berorientasi pasar di Polandia, pengakuan hak kepemilikan konservatif adalah pengakuan atas hak kepemilikan mendasar dan sinyal untuk mekanisme pasar dalam menampung hal tersebut. Strategi privatisasi kemudian di Polandia ternyata didapatkan praktek masih ada usaha pemerintah dalam mempertahankan kontrolnya.

Pada akhirnya, privatisasi penting dalam mengurangi kediktatoran pemerintah dan meningkatkan pelayanan, namun privatisasi di setiap negara tidak dapat disamaratakan karena harus menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, serta value  yang ada dimasyarakat.