Tapi apa yang terjadi dengan inisiatif pemerintah dalam upayanya mengintervensi langsung lewat dana bantuan sosial yang puluhan bahkan ratusan trilyun itu?
Sederhana. Dalam kenyataannya dana bansos ini dikorupsi habis-habisan oleh para politisi! Bahkan parpol penguasa pun kabarnya ikut dalam pesta bancakan ini.
Bukan hanya dana bansos, tapi banyak instrumen negara yang mestinya bisa merangsang pertumbuhan ekonomi nasional pun dikebiri tanpa kenal malu oleh para pejabat (menteri, gubernur, bupati, walikota, dan jajarannya) dengan berkolusi dengan para pengusaha hitam (perusahaan-perusahaan bikinan para politisi bersama pengusaha karbitan). Kolusi dan korupsi berjamaah marak di kementerian maupun pemda.
Kasus Menteri KKP (Edhy Prabowo, politisi Gerindra), Kasus Menteri Sosial (Juliari P. Batubara, politisi PDIP), ditambah amburadulnya pengelolaan Pemda DKI yang tidak jelas dalam hal pengelolaan anggarannya. Juga di Pemda (Pemprov, Pemkab dan Pemkot) dan DPRD di banyak daerah di seluruh Indonesia. Tak ketinggalan oknum-oknum di BUMN/BUMD pun berpartisipasi membancaki negeri ini.
Ada yang sudah tercokok KPK atau Kejaksaan, dan mungkin saja ada (banyak?) yang masih menjalankan operasi bancakannya.
Mereka ini adalah para pengkhianat pembangunan, penjahat kemanusiaan, yang jadi aktor-aktor penyebab krisis nasional (kesehatan dan ekonomi) yang sedang kita alami ini.
Namun, mesti diakui juga, bahwa sudah banyak dedengkot bandit ekonomi ini yang tercokok. Dan kita optimis Presiden Joko Widodo tetap punya komitmen untuk menggasak mereka semua tanpa pandang bulu. KPK, Kejaksaan dan Kepolisian mesti jadi trisula yang tajam ke segala arah. Bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Mafia ekonomi (di sektor migas, impor, dll) akan "digigit" oleh Jokowi. Pengemplang pajak dan yang masih ngumpet di Paradise Papers, Panama Papers, di akun tersembunyi di bank-bank Swiss, Singapura, Cayman Island, dan pelbagai negara "surga cuci uang" lainnya yang kabarnya mencapai 11 ribu trilyun rupiah itu pun sudah dikantongi nama-namanya. Mau lari kemana lagi?
Dan oleh karena itu, dalam bahasa politik, bisa dikatakan akar-penyebab krisis ekonomi itu sudah "terkendali". Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sabar, jadwal penayangannya sudah ada di kantong Pak Jokowi.
Lewat manuver-manuver politik dan ekonomi yang taktis dan cerdas kita yakin, para ular beludak itu akan blingsatan keluar sarang tatkala semak belukarnya mulai dibabat dan dibakar habis.
Jadi, ternyatalah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 maupun dampak krisis ekonominya tak lepas dari aksi politik busuk dari para pemainnya (di eksekutif, legislatif maupun yudikatif).
