Sungguh terlalu!
Ini bukan lagu Haji Rhoma Irama, tapi ulah anggota DPRD DKI Jakarta yang secara berjamaah meninggalkan ruang sidang (walk-out) saat Idris Ahmad dari fraksi PSI membacakan pandangan umumnya.
Rapat paripurna Senin, 14 Desember 2020 itu dihadiri 9 fraksi dari 11 parpol yang ada di DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan susunan fraksi dan parpol di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2014 adalah seperti ini: Fraksi PDIP (25 orang), Fraksi Gerindra (19 orang), Fraksi PKS (16 orang), Fraksi Demokrat (10 orang), Fraksi PAN (9 orang), Fraksi PSI (8 orang), Fraksi Nasdem (7 orang), Fraksi Golkar-PPP (7 orang), Fraksi PKB (5 orang).
Inisiator walk-out adalah Jamaluddin dari fraksi Golkar. Alasannya lucu, katanya lantaran PSI tidak konsisten. Begini katanya:
"Saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan, kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada."
Jadi begini cerita singkatnya, sewaktu proses pembahasan usulan kenaikan anggaran jumbo itu, fraksi PSI ikut serta, tentu ikut menandatangani daftar hadir, ikut mendengarkan dan ikut dalam diskusinya. Tak ada soal mengenai itu. Itu belum sikap (keputusan) akhir dari partai.
Lalu tentu fraksi PSI berkonsultasi dengan DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PSI yang dipimpin Michael Victor Sianipar. Setelah didiskusikan internal partai, maka keputusannya adalah menolak kenaikan anggaran jumbo itu. Tentu boleh saja partai lewat fraksinya di parlemen menyampaikan pandangan dan keputusan finalnya terhadap suatu usulan kebijakan publik.
Tak ada soal mengenai ini, karena fraksi atau partai tentu mesti konsisten dengan nilai-nilai (ideologi) partainya. Kalau mencla-mencle dengan nilai atau ideologi partai maka itulah sikap inkonsisten. Dan proses diskusi sebelum keputusan final adalah proses dialektika politik yang biasa saja. Yang penting adalah sikap final fraksi.
Lalu jadi ramai, lantaran cuma fraksi PSI yang menolak kenaikan anggaran tunjangan macam-macam itu.
Lalu apa masalahnya?
