Hukum

Lahan Pasar Segar dalam Sengketa, Dewan Minta PTSP Jangan Terbitkan IMB

7 Agustus 2018   14:10 Diperbarui: 7 Agustus 2018   14:24 165 0 0

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar melalui Komisi A bidang Pemerintahan mengingatkan pihak kelurahan, kecamatan dan Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar agar tidak memberikan rekomendasi atau menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di area Pasar Segar yang diketahui dibangun tanpa mengikuti atuaran yang ada (tanpa IMB).

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menegaskan, proses penerbitan IMB wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Yakni wajib memiliki kelengkapan berkas berupa sertifikat, PBB dan berkas lainnya. Sehingga jika saah satu dari aspek tersebut belum terpenuhi, maka pengajuan pengurusan IMB tak bisa diproses.

"Makanya, kalau pihak pengelola Pasar Segar baru mau mengurus IMB untuk bangunannya yang sudah jadi, saya larang keras pihak PTSP dan Kecamatan untuk

memproses dan menerbitkan izinnya. Saya tidak mau nanti di belakang hari justru pemerintah kota yang diproses hukum," kata Abdi, kemarin.

Ia meminta agar instansi terkait yang berwenang memproses dan menerbitkan izin menyeleksi pengajuan yang masuk sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita kan tahu, untuk menerbitkan suatu IMB kan jelas. Ada rekomendasi dari lurah, camat, dan paling penting adalah aspek legalitas, yakni sertifikat dan PBB.

Itu kan dokumen wajib untuk IMB. Pertanyaanya, apakah pihak pengelola disini betul sebagai pemilik lahan itu? Kan belum ada petunjuk hukumnya karena

masih berstatus sengketa. Jadi jangan dulu bergerak seolah dia mi yang punya itu tempat," tegas Abdi.

Apalagi, lanjut Abdi, saat ini Komisi A DPRD Makassar juga telah menerima surat terkait permasalahan di Pasar Segar tersebut. Sehingga dalam waktu dekat,

pihaknya akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) sembari menunggu surat dari pimpinan untuk ditindaklanjuti bersama Pemkot Makassar, dalam hal ini DPM-PTSP dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB).

"Saya sangat wanti-wanti ini. Pokoknya saya minta jangan lakukan hal-hal di luar sistem dalam proses penerbitan IMB sebelum ada kejelasana putusan atau status

hukum dari permasalahan lahan tersebut. Tidak mungkin kita terbitkan izin kepada pihak yang memiliki dokumen yang tidak sesuai toh? Makanya harus jelas dulu status lahannya," ujarnya.

Sebelumnya, DTRB Kota Makassar mengaku telah melakukan pertemuan bersama stake holder terkait membahas persoalan pembangunan 78 lods di area Pasar Segar oleh PT Sinar Galesong selaku pengelola yang dilakukan tanpa izin (IMB).

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan DTRB Kota Makassar, Ridwan Kanro mengatakan, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pihak PT Sinar Galesong.

"Jadi, selain sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) 2 untuk penutupan 78 lods tersebut, kami juga telah memanggil dan melakukan pertemuan dengan pihak pengelola Pasar Segar," kata Ridwan, Kamis (2/8) lalu.

Menurut Ridwan, jika hingga satu minggu ke depan belum ada respon dari pihak pengelola terkait surat peringatan yang telah dilayangkan, maka DTRB akan menindaklanjutinya dengan melayangkan SP-3.

"Jika 10 hari setelah SP-3 keluar dan belum juga ada penindakan, maka akan dilakukan penyegelan terlebih dahulu. Kami akan menunggu petunjuk dari kepala

Dinas Tata Ruang. Bila Kepala Dinas mengatakan untuk secepatnya melayangkan SP-3, maka tidak lama lagi akan ada penyegelan," ujarnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2