Presiden Jokowi akan memberikan bantuan Rp 600.000 kepada pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta.
Semoga bantuan dana ini tepat sasaran dan tidak kacau-balau seperti ketika melakukan  bansos sembako.
Yang berhak terima bansos malahan tak dapat. Yang hidupnya berkecukupan malah diberikan bansos.
Administrasi kependudukan di negeri ini memang amburadul. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang maju apabila urusan administrasi kependudukan saja tak mampu dibenahi dan dirapikan?
Saya kira ini merupakan dosa dari para RT/RW, Lurah, Sudin Kependudukan, Dukcapil di masa lalu. Dan tidak diperbaiki dan dibenahi pula di masa kini.
Pemerintah pusat harus menegur tegas dan keras para pemimpin daerah, gubernur dan bupati untuk segera membenahi administrasi kependudukan.
Lurah dan Kepala Sudin yang tidak mampu segera diganti saja!
Dan, warga masyarakat jangan lagi sembarangan  memilih Ketua RT/RW.
