Urgensi Integrasi untuk Capaian Integritas

URGENSI INTEGRASI UNTUK CAPAIAN INTEGRITAS

Oleh: Andini Aprysheila Rachmi

Dalam menjalankan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan yang berperan sentral. Akan tetapi, masyarakat punya peran strategis dalam menjalankan pemerintahan. Di samping masyarakat melakukan hak dan kewajiban, sebagai warga Negara, masyakarat harus peka terhadap problematika yang ada di Negara kita, guna menjaga keutuhan NKRI tercinta ini. 

Masyarakat juga menjadi ujung tombak dari seluruh kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Ketika hierarki pemerintahan terendah tersebut mengalami kegoyahan, maka yang tergoncang seluruh hierarki di atasnya. Contohnya seperti kasus-kasus separatisme yang pernah dialami bangsa ini, yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. 

Itu adalah contoh yang sangat sering sekali kita dengar, namun justru itu adalah ancaman terbesar bangsa, dari bangsa itu sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh presiden pertama RI yaitu Soekarno, musuh yang paling berat bukanlah penjajah melainkan saudara sebangsa sendiri. Begitu kiranya.

Banyak contoh kasus dalam sejarah yang telah membuktikan bahwasannya benar yang dikatakan oleh Ir. Soekarno tersebut. Contoh sejarah yang dialami bangsa Eropa menghadapi kasus nasionalisme dalam negerinya yaitu bagaimana Prancis dengan sejarah yang sudah sangat dikenal dengan gerakan Revolusi Prancisnya dalam meruntuhkan pemerintahan monarki absolut tentu membutuhkan pengorbanan waktu, harta, dan jiwa raga para masyarakat Prancis itu sendiri. Tatapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana sejarah setelah itu, kaum elite yang berkuasa tetap memanfaatkan kejatuhan pemerintahan monarki absolut ke monarki konstitusional.

Oleh karena itu integrasi nasional menjadi sangat penting, menjadi pokok penting yang harus kita bahas secara kritis dan relevan, melihat Indonesia adalah Negara yang multikultural tentunya lebih banyak yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia demi menyatukan dan menciptakan keseragaman untuk mecapai persatuan. 

Hal penting yang harus diupayakan adalah rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, untuk bagaimana menciptakan kemajemukan itu menjadi suatu kekuatan yang menyatukan bagi bangsa Indonesia bukan malah menjadi unsur pemecah bangsa. Jangan sampai kita dipermainkan oleh politik yang mengobarkan semangat gagasan-gagasan nasionalisme dan kita hanya menjadi alat untuk mendukung kaum elite tersebut naik dalam kekuasaan dan mempermainkan sistem pemerintahan. 

Yang mana mereka hanya memerintah atas nama rakyat bukannya untuk rakyat. Jangan sampai kita dibutakan oleh gagasan nasionalisme tersebut. Kita perlu menelaah mana yang betul-betul memiliki tujuan murni untuk memimpin dan memajukan bangsa. Walaupun pasti di antara tujuan-tujuan tersebut ada niat pula untuk berkuasa.

Seperti yang telah kita ketahui, sekarang bukan hanya gagasan nasionalisme yang dijadikan alat untuk berkuasa di atas nama rakyat. Kita dapat melihat bahwa pengaruh agama sangat dominan dalam memperebutkan kekuasaan. Bagaimana Euro-Yahudi yang menciptakan Gerakan Zionis tadinya sekuler, secara misterius menjadi Negara yang sangat terobsesi mengejar seribu tahun Kristen Eropa yakni membebaskan Tanah Suci (Jerusalem). 

Sebenarnya Zionisme tidak memiliki kaitan dengan Tanah Suci (Jerusalem). Kaitan zionisme hanya berlandaskan kepada kepentingan politik, sejarah dan sekularisme. Agama pun diperalat untuk kepentingan politik yang pada akhirnya nanti membuat seluruh warga Negara tunduk dan percaya pada Negara sekuler yang sebenarnya tidak bertuhan. Yang harus kita lihat disini adalah, mengapa agama tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik?

Politik itu terdiri atas moral dan kekuasaan. Jadi agama disini adalah aplikasi dari moral tersebut. Kita harus dapat membedakan yang namanya politik berdasar pada agama dengan politik rasial yang tentunnya memakai isu politik berdasarkan atas SARA. Mengapa ada elite politik yang menjadikan agama sebagai alat dalam perpolitikan? Karena juga politik sudah terbukti dapat dijadikan alat untuk kepentingan politik guna menarik perhatian masyarakat mayoritas.

Karena pada dasarnya semakin banyak orang yang terlalu "kecanduan" pada suatu paham, maka mereka lebih mengedepankan emosional daripada menggunakan akalnya untuk berpikir rasional. Sikap masyarakat yang seperti inilah yang bisa dimanfaatkan elite politik yang ingin meraup dukungan dari mayoritas. Nilai agama seharunya dijadikan landasan dan pedoman dalam berbentuk kebijakan objektif, maka memperalat agama adalah sebuah kesalahan besar. Melihat dari kepercayaan agama islam bahwa pada akhir zaman nanti kita akan dihadapkan dengan kembalinya kekuasaan yang hakiki yaitu kekhilafahan, mungkin ini juga bisa menjadi faktor mengapa agama dan politik tidak dapat dipisahkan.

Tetapi melihat konflik yang sudah banyak terjadi belakangan ini mengenai disintegrasi bangsa, bagaimana cara kita mencegah perbuatan itu menyebar luas? Nasionalisme mungkin bisa menjadi jawabannya. Nasionalisme merupakan ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakan. 

Nasionalisme adalah jiwa dan semangat untuk mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia agar tidak terjajah secara politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer. Tapi terkadang nasionalisme justru lagi-lagi sering dimanfaatkan oleh kepentingan elite bangsa ini, demi kekuasaan. Para elite menyebarkan gagasan-gagasan nasionalisme paling kuat. Tetapi mereka hanya berkuasa atas nama rakyat, bukan untuk rakyat. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita waspadai.

Ketidakberhasilan dalam penanaman rasa nasionalisme dalam praktek penyelenggaraan suatu Negara pasti akan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, konflik sosial, konflik politik maupun konflik nasionalisme itu sendiri. Penyebab separatisme juga bisa karena pemerintah tidak dianggap berlaku adil terhadap suatu golongan. 

Jadi bisa dipastikan bahwa suara-suara dan gagasan-gagasan separatisme, sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu masyarakat menginginkan keadilan dalam praktek kehidupan bernegara yang perlu disikapi. Tetapi dengan adanya pemberian kebebasan daerah-daerah untuk mengatur dirinya sendiri (diwujudkan dengan otonomi daerah) diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disintegrasi di Indonesia.

*Penulis adalah mahasiswa Semester 1 mata kuliah Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi, FISIP UNTIRTA.