Keraguan Masyarakat terhadap Partai Politik

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin parah. Partai politik tidak membantu masyarakat dengan cara yang akan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara; sebaliknya, mereka merusak supremasi hukum dan demokrasi sambil mendorong situasi politik yang sulit diatur. 

Menurut data Lembaga Survei Nasional (LSN), sebanyak 53,9% masyarakat umum menyatakan tidak percaya dengan kejujuran parpol. Penyebab krisis kepercayaan ini adalah kinerja parpol yang kurang baik, yang ditunjukkan dengan banyaknya petinggi partai yang tersangkut kasus korupsi, penolakannya untuk berpihak pada rakyat, dan keterlibatannya dalam tindakan asusila seperti skandal seks.

Persepsi masyarakat terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi telah diredam oleh kinerja kader-kader partai ini yang kurang memuaskan. Memang kader partai politik harus mampu menjunjung tinggi cita-cita demokrasi setiap saat, terutama dalam menjalankan kewajiban dan perannya sebagai wakil rakyat (DPRD, DPD, DPR RI, Kepala Daerah).

 Keadilan, partisipasi, pemerataan, dan kepatuhan hukum adalah contoh prinsip-prinsip demokrasi yang harus menjadi standar perilaku dan perumusan kebijakan publik.

Terbukti dari hasil survei LSN di atas, Partai politik sebenarnya tidak mendasarkan kebijakannya pada prinsip-prinsip demokrasi; justru mereka mengedepankan kepentingan politiknya sendiri yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan lembaga partai agar kebijakan publik tidak berpihak pada masyarakat.

Misalnya, kebijakan perluasan subsidi BBM mencerminkan pola pikir kader parpol yang tidak menggunakan norma demokrasi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. 

Mayoritas masyarakat setempat, terutama nelayan, petani, dan buruh, tidak mendukung kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga harus ditolak oleh kader partai politik, khususnya DPR RI. Namun, para kader parpol yang menduduki kursi DPR RI mengabaikan pendapat rakyat; Bahkan, mayoritas DPR RI membenarkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Politik Dinasti Partai Politik

Partai politik juga suka melestarikan politik dinasti, yang menjadi perhatian. Meskipun partai politik mempromosikan demokrasi sebagai konsep politik dan prinsip panduan, politik dinasti meresapi sebagian besar operasi mereka sehari-hari. 

Cara partai politik dijalankan sudah seperti keluarga. Satu keluarga bertanggung jawab atas struktur dan administrasi organisasi. Keluarga-keluarga tertentu menghalangi kader-kader papan atas negara untuk mendirikan dan menjalankan partai politik. 

Terbangunnya struktur negara dan pemerintahan yang didominasi oleh keluarga tertentu, berkembangnya diskriminasi politik dalam berbangsa dan bernegara, serta menguatnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan dampak dari dinasti politik partai politik (KKN).