Anomali Pilkada, Hanya Ahok & Terjadi di DKI

Aneh bin Ajaib.. Itulah kata-kata yang pantas diucapkan ketika melihat fenomena PILKADA di DKI dan sosok Ahok sebagai salah satu kontestannya..

Betapatidak, mungkin tanpa disadari, banyak hal yang membuat kita geleng-geleng kepala, terheran-heran, tertawa senang, kecewa, terharu bahkan marah melihat apa yang terjadi sepanjang PILKADA DKI digelar dari awal dimulainya tahap pilkada sampai usai pencoblosan.

Itulah yang disebut "Anomali PILKADA" atau realitas dari PILKADA yang tidak biasa terjadi atau belum pernah kita lihat atau alami sebelumnya, dan mungkin diluar dugaan para pengamat dan ahli-ahli sekalipun.

Berikutbeberapa anomali di PILKADA DKI yang mungkin dapat kita jadikan referensi untukpembelajaran di kemudian hari dan mungkin bisa menjadi sejarah perpolitikan diIndonesia:

1. Adanya Gerakan dari komunitas masyarakat untuk mengusung bakal calon.

Gerakan"Teman Ahok" dalam menjaring fotocopy KTP dan dukungan masyarakat kepada Ahok untuk maju dalam PILKADA sebagai calon independen mengawali anomali yang terjadi di PILKADA DKI. Betapa tidak, walaupun telah banyak calon Kepala daerah yang maju dan berhasil terpilih melalui jalur independen sebelumnya, namun sulit ditemui catatan sejarah PILKADA sebelumnya dimana masyarakat membentuk sendiri komunitas untuk mendukung bakal calon Kepala Daerah independen, terlebih dengan biaya sendiri atau dana yang dikumpulkan melalui penjualan merchandise, pameran, dll. 

Bermodalkan perjuangan, kekompakan dan kreatifitas komunitas anak muda ini, gerakan temanahok berhasil menghimpun dukungan (KTP) dari masyarakat Jakarta sampai menembusangka 1 juta. Walaupun tidak sedikit pihak yang meragukan kemurnian gerakanini, dan pada akhirnya bakal calon kepala daerah yang akan diusung tidak maju sebagai calon independen, namun keunikan gerakan teman ahok ini merupakan suatufenomena yang perlu untuk dicermati oleh politisi ataupun pihak-pihak yang berniat untuk bertarung dalam PILKADA.

2. Politik Tanpa Mahar.

Anomali yang kedua di PILKADA DKI adalah menjadi trendnya politik tanpa mahar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa "tak ada makan siang gratis dalampolitik". Selain harus memiliki kompetensi yang cukup dan elektabilitas yang tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga membutuhkan modal (dana) yang banyak, terutama jika melalui jalur partai. Itulah yangbanyak kita dengar dan lihat di perhelatan PILKADA sebelumnya. Walaupun terkadang hal ini sulit untuk dibuktikan, namun realitas PILKADA sebelumnya seringkali diwarnai dengan adanya tawar menawar harga perahu politik untukmemuluskan seseorang menjadi calon dari partai politik tertentu yang biasanyaakan terendus ke publik jika terjadi perselisihan, atau sang calon kalah dalamkompetisi. 

Mungkin politik tanpa mahar pernah terjadi pada pilkada sebelumnya di daerah lain, namun setidaknya pada PILKADA DKI, ahok dan beberapa partai politik telah menunjukkanbahwa "mahar" bukanlah syarat yang wajib dimiliki seseorang untukmaju sebagai calon kepala daerah melalui jalur partai, tetapi yang terpentingdaripada itu adalah integritas, kompetensi dan elektabilitas tentunya. Inilahanomali perpolitikan Indonesia yang diharapkan dapat menjadi kebiasaan dikemudian hari.

3. Salah satu Kontestan di demo dan di seret ke Meja Hijau disaat proses PILKADA sedang berlangsung.