Perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak lah singkat, sebagai sebuah bangsa kita pernah berjaya dan memegang peran penting dalam perekonomian dan politik global. Sebagai sebuah negara kesatuan republik Indonesia benar kalau dimulai dengan adanya Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah kedaulatan negara Indonesia mulai diakui oleh negara-negara sahabat. Perjalanan pemikiran politik Indonesia sudah dimulai pada era sebelum kemerdekaan, melalui gerakan-gerakan intelektual muda yang mengingkan persatuan dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialsme. Lahirlah banyak perkumpulan atau organisasi nasional maupun regional yang bertujuan satu, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pada ulasan selanjutnya kita akan membagi era dari sejarah pemikiran politik Indonesia dalam beberapa era. Pertama, pada era Orde Lama. Kedua, era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ketiga, Era transisi Reformasi. Dan keempat, pada era Reformasi sampai sekarang.
Era Orde Lama
Pada era ini pemikiran politik Indonesia berusaha dibacaoleh Herbert Feith. Menurut Feith, pada era ini ada lima aliran yang menjadi pewarna dalam pemikiran-pemikiran politik Indonesia, yaitu: 1. Tradisi Jawa, 2. Islam, 3. Nasionalisme radikal, 4. Komunisme, dan 5. Sosial-demokrasi. Namun aliran-aliran pemikiran yang dijabarkan oleh Feit ini masih diarasa belum mampu menampung beberapa pemikiran berliana dari beberapa tokoh politik masa itu. Seperti pemikiran Tan Malaka dan tokoh Nasrani seperti Drijarkara. Dari lima aliran yang dijabarkan oleh Feth diatas kiranya kita akan kebingungan memasukan dimana letak embrio pemikiran dan dari Tan Malaka.
Orde Lama adalah era pemikiran Soekarno, disamping dia sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dia juga seorang pemikir yang cukup memberikan warna dalam perjalanan bangsa ini. Tidak hanya potensi intelektual yang dia miliki namun proses sosio-kulturalnya telah melahirkan pemikiran yang berbobot dari seorang Soekarno. Soekarno seorang pemimpin besar bangsa ini, beliau negarawan yang mempunyai sumbangsih besar terhadap lahirnya negara Indonesia. Buah pikiranya melahirkan dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila. Soekarno seorang manusia nusantara yang mempunyai banyak dimensi, beliau seorang pemikir yang idealis, sebagai politisi yang cerdik, sebagai singa podium yang kharismatis, dan sebagai seorang yang romantis penuh perasaan.
Pada era ini juga tergambarkan berbagai pemikiran tokoh seperti Bung Hatta. Tokoh ini berfikiran dalam mengisi kemerdekaan yang baru saja lahir. Perkembangan suatu masyarakat memerlukan perencanaan yang rasional, oleh sebab itu beliau memilih jalan pertumbuhan yang tahap bertahap tapi nyata. Perkembangan secara evolusi.. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak hanya berfikir akan sebuah kemerdekaan yang sudah terlaksana namun juga tentang bagaiman mempersiapkan Indonesia untuk memperjuangkan, mempertahankan, menerima dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.
Kiranya pemikiran kedua tokoh pemikir dan pelaku politik Indonesia pada era awal kemerdekaan memberikan gambaran yang nyata akan pluraliasnya pemikira politik masa awal kemerdekaan ini. Soekarno seorang pemimpin yang bertipe solidarity maker dan Hatta seorang pemimpin yang administor. Dalam masa selanjutnya kemimpinan Soekarno yang lebih dominan mewarnai perjalanan pemikiran politik Indonesia.
Era Orde Baru
Peristiwa G-30-S PKI, merupakan tanda-tanda berakirnya rezim Orde Lama. Berdasarkan klaim sepihak Soeharto terhadap surat perintah Presiden Soekarno untuk mengamankan stabilitas nasional dan untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa (SUPERSEMAR). Soeharto berusaha menancapkan taringya dalam pemerinthan Indonesia. Jendral ini mendapat dukungan dari Militer .
Inilah awal baru pemikiran politik Indonesia. Apabila pada era sebelumnya pemikiran politik Indonesia didominasi oleh kaum-kaum intelektual, maka pada masa Orde Baru ini gaya pemikiran Militersentris lebih mendominasi. Pergeseran pemikiran ini merupakan akibat dari beralihnya komando kekuasaan tertinggi negara ini dari Soekarno seorang pemikir yang atau juga politisi kepada Soeharto seorang prajurit TNI.
Soeharto menerapkan pendekatan yang berbeda dari yang dianut oleh kebanyakan kepala negara untuk mengatsi keterpurukan politis maupun ekonomis, strategi soeharto bertumpu pada dua kekatan yang dapat diandalkan yakni ABRI dan TEKNOKRAT. Keduanya dipadukan dalam “civilian-military administrative structure”. Pada era initidak banyak diketemukan pemikir-pemikir Indonesia yang cukup memberikan warna terhadap perpolitikan Indonesia. Kekuatan militer yang diandakan oleh Soeharto dalam menopang kepemimpinanya yang pada waktu itu berlawanan dengan PKI dibentukalah Golongan Kaya sebagai wadah menghimpun ormas-ormas non partai guna menghadapi PKI.
Baru pada awal 80-an pemikiran politik indonesia sedikit berwarna, akibat dari pemikiran-pemikiran tokoh liberal islam seperti Gus Dur, Cak Nur dan Amien Rais. Gus Dur melalui organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, cukup mendapat perhatian serius dari Soeharto. Posisi Gus Dur sebagai ketua Tanfidziah NU pada waktu itu berkewajiban menegaskan garis organisasi NU dengan tidak mengusik keuatan Orde Baru. Pilihan NU untuk keluar dari PPP dan menyebut kembali pada Khittah 1926 merupakan sebuah gagasan besar masa itu. Karena pilihan untuk kooperatif dengan pemerintah melalui koalisi parlement sudah dikebiri oleh kekuatan otoriter penguasa, disamping itu juga memberikan dampak intern ditubuh organisasi NU sendiri.
Keruntuhan rezim pembagunan ini cukup tragis, akibat dari krisis moneter yang menerjang kebanyakan negara Asia. Pada tahun 1998 melaui aksi kolektif masyarakat dengan menduduki Gedung MPR/DPR. Serta ketidak mampuan pemerintah untuk segera mengatasi problem ekonomi dan stabilitas nasional maka sebuah penyampain pidato pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan memberikan wewenang kepada Habibie sebagai wakil untuk mengadakan pemilihan Umum, merupakan tanda lahirnya harapan baru warna pemikiran politik indonesia.
Era Transisi Reformasi
Sejak pidato pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden, maka masa peralihan ini dipimpin oleh seorang tokoh intelektual yang agamis bukan seorang politisi, argumen ini memang sangat subyektif oleh penulis, namun dari perjalan kepeimpinanya sampai terciptanya pemilu tahun 1999. Habibie tidak mampu menghadapi tekanan dari ABRI yang merupakan basis kekuatan rezim sebelumnya. Visionery dan ketidak mampuan menghadapi tekanan inilah yang harus dibayar mahal dengan adanya referendum di Timur Timor yang akhirnya wilayah ini memilih lepas dari negara kesatuan republik indonesia.
Pada era ini peran dari Amien Rais sangat dominan, dia salah satu tokoh yang menggerakan massa untuk aksi turun jalan menuntut Soeharto mundur. Sebagai tokoh Reformasi dia menjadi sangat sibuk pada era ini, dia membentuk sebuah partai islam yang berafiliasi dengan Muhamadiyah, PAN. Dia juga berusaha menghubungkan tokoh nasional pada waktu itu, Gus Dur dan Megawati. Untuk mempersiapkan agenda reformasi yang dikhawatirkan akan dikuasai oleh rezim Orde Baru. Setelah pemilihan umum tahun 1999, dia juga tokoh yang membuat poros tengah di parlemen, sebuah poros yang menggabungkan kursi-kursi partai Islam untuk mengusung presiden. Pemilu itu dimenangkan oleh PDIP yang dipimpin oleh Megawati, dengan demikian harusnya menjadi sangat gamblang bahwa megawati adalah presiden selanjutnya melalui penetapan MPR.
Era Reformasi
Bukanlah sebuah persoalan yang mudah memimpin bangsa sebesar Indonesia ditengah krisis ekonomi yang parah dan ancaman disintregasi bangsa. Membangun sebuah kepemimpinan yang solid menjadi sangat utopis ketika dihadapkan dengan praktik politik dagang sapi demi memberikan ruang kepada semua golongan dalam Eksekutif. Gus Dur berada dalam posisi yang sangat sulit, penuntutan penyelesaian dengan segera kasus HAM TIM-TIM yang bearti memperhadapkan Gus Dur dengan ABRI semakin menambah pelik kondisi pada masa ini.
Ketidak rukunan dengan Megawati juga semakin memperlemah posisi Gus Dur masa itu, yang akhirnya berujung pada penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban presiden pada tahun 2002. Selesai sudahlah era kepemimpinan Gus Dur dan beralih kepada Megawati sebagai Presiden. Megawati bertahan sampai pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dan terpilih lagi melalui pemilihan presiden langsung pada tahun 2009.
Naif memang, agenda reformasi hanya terkotak-kotak dalam masalah birokrasi. pertarungan golongan untuk merebut kekuasaan seakan menjadi agenda besar, sebuah era baru yang dicita-citakan mampu memberikan kebersihan kekuasaan namun ternoda oleh kepentingan segelintir elit yang berkuasa.
sumber :
[1] Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1980).hlm.8
[2] Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1980).hlm 144
[3] Tuk Setyohadi, Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa,(Jakarta: Rajawali Corporation.2002)hlm.137
