Lebih lanjut, jika OKP yang ada benar-benar merealisasikan apa yang menjadi tugas pokoknya sebagai wadah pemuda, tentu kasus-kasus seperti yang terjadi di Rejang Lebong (dan juga di daerah lain) tidak perlu terjadi. Para pemudanya tidak perlu menjadi pengangguran karena mereka memiliki kesibukan bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki. Dalam diskursus kriminologi, pengangguran merupakan salah satu gerbang masuknya tindak kriminalitas di kalangan pemuda.
Selama ini, yang terjadi adalah OKP dijadikan batu loncatan untuk meraih karir politik. Alhasil, kerja-kerja organisasi hanya dimaknai sebagai sebuah ritual tahunan untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban organiasi. Lebih parahnya, OKP hanya dijadikan sebagai catutan jabatan dan CV para pengurusnya tanpa tahu ada tanggungjawab besar dibaliknya.
Pertanyaan berikutnya yang mungkin dilontarkan adalah bukankah ini merupakan tanggungjawab pemerintah? Jawabannya iya, ini memang tanggungjawab pemerintah. Namun apakah pemerintah saja yang bertanggungjawab? Tentu tidak. Ini adalah tanggungjawab bersama jika memang kejadian di Rejang Lebong ini tidak mau terulang kembali. Pemerintah tentu memiliki banyak prioritas. Sehingga masyarakat (dan juga pemuda) melalui organisasi/kelompok/individu memiliki peran yang strategis dan penting sebagai operator pemberdayaan pemuda, terutama di kantung-kantung daerah tertinggal.
Tragedi YY dan kegagalan pemberdayaan pemuda ini merupakan fenomena gunung es di Indonesia. Jumlah OKP yang mencapai angka 500 organisasi ternyata tidak berimbang dengan perannya dalam mengembangkan kapasitas kepemudaan serta pengentasan kemiskinan sebagai biang lingkaran setan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, jika memang para OKP ini tidak bisa berbuat lebih untuk masyarakat dan pemudanya, masihkah kita harus mempertahankan dan membela keberadaannya?