Di Negara yang Demokrasi ini, telah terjadi perampasan oleh Oknum yang sungguh membuat HATI seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan seluruh mahasiswa terluka, karena Daerah tempat dimana ari – ari mereka dikuburkan itu telah direnggut sebagian wilayahnya, oleh H. Alex Noerdin dengan peta yang dibuat sebagai penetapan TAPAL BATAS antara kabupaten Mura dan Muba.
Keputusan dan kejelasan seperti apalagi yang diinginkan oleh sang penguasa di Daerah yang bersemboyan Bersatu Teguh ini, dengan membuat sebuah putusan yang sungguh IRASIONAL dan sangat bertentangan dengan dasar – dasar yang sah sebagai acuannya, sehingga suban 4, dan tapal batas kabupaten Mura dan Muba seakan – akan menjadi sengketa politik oleh H. Alex Noerdin, karena begitu adanya khabar tentang Pemilihan Gubernur maka kasus yang sesungguhnya telah usai ini dipermaslahkan lagi, demi menuntut pencitraan dengan harapan, ketika Gubernur mampu menyelesaikan tapal batas dan konflik disini maka masyarakat menilai Gubernur Berhasil, sehingga masyarakat akan tertipu untuk kedua kalinya.
Kalau mengulas kebelakang dan mengambil sebuah keputusan tertinggi dalam menyelesaikan tapal batas dan sengketa kepemilikan wilayah Suban 4 maka, sudah jelas PERMENDAGRI No. 63/2007 sebagai acuannya, dan diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 09 / pdt. G / 2011 / PN. LLG bahwa untuk menyelesaikan tapal batas antara kabupaten Mura dan Muba menggunakan Peta Topografi 1926, dan memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mematuhi kesepakatan dalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002. Lalu ada apa lagi dibalik semua ini, sehingga hal yang sebenarnya sudah selesai urusannya, kelar permasalahannya diungkit dan dipermasalahkan lagi, apakah kurang puas bagi putra Sumatera Selatan yang berhati Israel satu ini untuk mengecewakan dan melukai hati rakyat Musi Rawas.?
Tidak ada kata sepakat dari lapisan Masyarakat dan Kepemudaan serta Mahasiswa dalam Keputusan yang dibuat oleh H. Alex Noerdin dengan mengusulkan PETA TERBARU Versi Gubernur Sumsel saat ini, karena sudah jelas merugikan masyarakat Mura, HARAM bagi H. Alex Noerdin menapakkan kakinya di Bumi MURA karena telah merampas dan membuat masyarakat MURA terluka.
Kami dari Mahasiswa yang terlibat dalam Forum Kerukunan Mahasiswa Sumsel menilai bahwa orang yang pernah gagal dalam mengikuti bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta itu adalah GAGAL dalam Memimpin SUMATERA SELATAN sesungguhnya, karena terlalu berpihak kepada daerah asalnya dan tidak mampu bersikap Profesional dan Proporsional dalam menyelesaikan Masalah yang ada di Sumsel sendiri, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita mempercayai orang yang tidak mampu memimpin sumsel ini, untuk dipilih kembali dalam pemilihan gubernur sumsel periode 2013 – 2018, karena kesalahannya terlalu fatal dalam menempatkan diri sebagai orang nomor satu di wilayah sumsel yang ia pimpin sendiri.
Dari sini juga kita mempertanyakan kepada pihak pemkab Mura, apa yang sudah dilakukanoleh BUPATI Musi Rawas H. Ridwan Mukti dalam mempertahankan asset daerah yang sangat berpengaruh terhadap APBD Kab. Musi Rawas dan sekaligus sebagai harga diri bersama, karena HAK kita Adalah Kepunyaan kita, dan Bagaimana cara kita mempertahankannya, namun ketika HAK Kab. MURA dirampas dan pihak PEMKAB maupun DPRD Kab. MURA tidak melakukan upaya pertahanan dan perlawanan maka sama saja PEMKAB MURA merelakan harga dirinya diinjak – injak dan tidak mempunyai rasa malu dan tanggung jawab, sebagai orang yang dipercayai masyarakatnya dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten musi rawas ini.
Seharusnya PEMKAB MURA cepat tanggap dan DPRD KAB. MURA pun harus segera melakukan tindakan yang nyata sehingga tidak terkesan bahwa ada apa dibalik meja parlement dengan berdiamnya wakil – wakil rakyat tersebut, atas masalah yang terjadi di kabupaten Mura saat ini. Masalah TAPAL BATAS dan kepemilikan SUBAN 4 adalah masalah Musi Rawas, bukan masalah segelintir orang, jadi WAKIL RAKYAT yang ada di Kab. Musi Rawas harus benar – benar melakukan upaya penyelesaian permasalahan kasus ini, karena ini juga dinilai akan memicu konflik antar warga yang ada di lokasi sekitar tapal batas kalau memang masalah tapal batas ini terjadi diganti sesuai dengan peta yang dibuat oleh gubernur sumatera selatan.
Masyarakat, Dan Mahasiswa dari Kecamatan RAWAS ILIR telah membuat sebuah pernyataan sikap yang disertai dengan tanda tangan lengkap dari seluruh kepala desa, sekdes, kadus, dan tokoh – tokoh masyarakat setempat, yang menerangkan bahwa, Masyarkat Rawas Ilir menolak dan tidak menerima Kep. Gubernur Sumsel yang menyatakan Suban 4 masuk Kab. Muba, kemudian masyarakaat rawas ilir mendesak MENDAGRI dalam menetapkan tapal batas wilayah Kab. Mura dan Muba untuk memperhatikan dan mempertimbangkan Kaedah – Kaedah penetapan batas wilayah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Mereka juga mendesak MENDAGRI dan GUBERNUR SUMSEL untuk turun langsung ke wilayah perbatasan kab. Muba dan Mura, dan tidak merekayasa batas wilayah cuma dari atas meja yang selama ini dilakukan, kemudian dipoint terakhir masyarakat juga menegaskan bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada maka seluruh lapisan masyarakat bertekad mempertahankan Suban 4 sampai ke Tetes Darah penghabisan.! Kalau masyarakat sendiri sanggup seperti ini, untuk apa wakil – wakilnya yang menikmati fasilitas dan dibayar oleh uang rakyat tersebut.?!
Dari pernyataan – pernyataan diatas dan berdasarkan fakta yang jelas secara yuridis, kami menilai GUBERNUR sumsel hari ini telah melakukan kesalahan yang sungguh sangat membuat masyarakat Kab. Mura teriris hatinya, sehingga akan memicu Konflik antar warga dan suku didaerah perbatasan wilayah yang bersengketa tersebut, kami tidak ingin Musi Rawas Berdarah hanya karena keputusan Gubernur yang salah, dan tidak adil itu mengalahkan DEMOKRASI yang sesungguhnya.
