Gairah dan Keterlibatan Perempuan dalam Panggung Penyelenggara Pemilu

Disisi lain stigma kurang baik tentang politik di kalangan masyarakat juga menjadi salah satu faktor. Benturan yang bisa saja terjadi karena proses politik yang saling terikat dengan penyelenggaraan tahapan membuat kekhawatiran dan menyebabkan kurangnya animo perempuan terlibat dalam dunia penyeleggara. 

Kekhawatiran akan resiko keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, intervensi salah satu kelompok menjadi momok yang tidak bisa ditutupi. Bisa saja upaya sosialisasi tentang rekruitmen baik PPK, PPS dan KPPS telah maksimal dilaksanakan. Tetapi jika minat pendaftar oleh kaum perempuan itu sendiri minim maka tentu tidak akan mampu mengakomodir keterwakilan di setiap daerah.

Kedua, yang menjadi faktor adalah pemenuhan syarat. Boleh jadi dalam satu wilayah minat atau animo perempuan untuk terlibat sebagai penyelenggara sudah ada atau bahkan tinggi. Tetapi kemudian apakah mereka yang mendaftar ini memenuhi syarat untuk menjadi anggota PPK misalnya. 

Kita tahu bersama bawa seleksi yang dilaksanakan bertahap, dari seleksi berkas/administrasi, tes tertulis dan tes wawancara. Sebagai contoh, jika disuatu kecamatan yang mendaftarkan diri sebanyak 17 orang, 3 diantaranya adalah perempuan. Tetapi di seleksi berkas 1 orang perwakilan gugur karena tidak memenuhi syarat admnistrasi. 

Selanjutnya di tes tertulis nilai mereka tidak mencukupi dan tidak masuk ketika diranking menjadi 10 besar. Habis sudah keterwakilan perempuan itu dengan sendirinya pada tahap seleksi.

Belum lagi jika ternyata mereka yang berminat ini sebelumnya merupakan kader salah satu partai politik. Atau bahkan disinyalir menjadi simpatisan aktif bakal calon yang akan berkontestasi, tentu tidak akan diloloskan. 

Padahal jika melihat pendapat para ahli, sebenarnya secara psikologi perempuan lebih teliti dalam bekerja dan lebih mudah diajak bekerjasama dalam kelompok. Tentu faktor-faktor tesebut menjadi bagian penting yang menjadi pertimbangan. Sehingga jangan heran jika dalam suatu wilayah dan suatu jenjang keterwakilan perempuan tidak ada.

Demikianlah maksud UU dan segala macam regulasi yang mengatur tentang pembentukan atau perekrutan penyelenggara ini tidak mempatok dengan narasi "harus" ada keterwakilan perempuan. 

Tetapi dengan kalimat yang sedikit melunak, "memperhatikan" keterwakilan perempuan 30%. Sebab selain pentingnya mengakomodir keterwakilan perempuan, hal lain yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperhatikan kualitas penyelenggara dari segi integritas. 

Penguasaan regulasi, netralitas dan loyalitas dalam mengemban tugas sebagi penyelenggara sangat penting. Sebab penyelenggara dilapangan inilah yang menjadi ujung tombak untuk mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Catatan: Penulis adalah Komisioner KPU Kab. Konawe-Sultra yang membidangi Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM