 Perebutan kursi DKI 1 kali ini terasa panas. Keributan di dunia maya bahkan di dunia nyata akibat perbedaan pasangan calon yang didukung memperparah deret panjang kasus intoleran di Indonesia. Saling hujat pasangan calon lawan bahkan sepertinya bukan hal baru lagi dan hal ini sepertinya menjadi budaya setiap kali pertarungan diajang politik, baik Pilkada maupun Pilpres.
   Momen Pilpres 2014 tentunya masih melekat di memori kita semua. Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua nama ini tentunya tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Jokowi adalah mantan walikota Solo yang kemudian ikut dalam ajang pemilihan presiden setelah 2 tahun menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sedangkan Prabowo Subianto adalah mantan perwira TNI Angkatan Darat yang juga pernah mencalonkan diri pada Pilpres 2014.
   Calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan dengan Sandiaga Sallahudin Uno dipastikan maju pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tentunya momen ini mengingatkan kita pada Pilpres 2014 dimana Jokowi dan Prabowo memperebutkan kursi presiden untuk 5 tahun ke depan.
Jokowi yang berasal dari partai PDIP adalah partai pengusung calon gubernur dan wakil gubernur petahana, yaitu Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat yang biasa disapa Djarot. Ahok terlebih dahulu dikenal publik dibandingkan Djarot. Ahok merupakan mantan wakil gubernur ketika era Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan juga pernah menjabat bupati Belitung Timur. Â Ketika Jokowi maju ke pilpres dan menang, Ahok naik jabatan menjadi gubernur dan Djarot yang juga berasal dari PDIP ditunjuk untuk mendampingi Ahok sebagai wakil gubernur.
Prabowo yang merupakan ketua partai Gerindra mengusung Anies-Sandi dari awal pencalonan. Anies adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun baru 22 bulan menjabat, Anies di reshuffle.Sandi adalah seorang pengusaha muda yang pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada tahun 2005-2008. Nama Sandi memang belum cukup dikenal sebagai politisi, namun beliau lebih dikenal sebagai pengusaha.
Tepat 3 hari sebelum pencoblosan putaran kedua yang jatuh pada tanggal 19 April 2017, saya dan seorang pengamat melakukan diskusi tentang apa yang akan terjadi setelah Pilkada DKI Jakarta kali ini. Beliau memaparkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tentu saja ini merupakan bahasan menarik karena saya sendiri merupakan salahsatu pendukung dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022.
Jika Ahok yang menang, tidak langsung rusuh. Namun jika pengadilan menyatakan Ahok tidak bersalah atau hanya hukuman percobaan dan maaf, maka akan terjadi kerusuhan. Tak perlu dari luar Jakarta, hal pengadilan tentang penistaan agama itu bukanlah hal utama pada Pilkada. Pihak dari luar Jakarta hanya akan memperparah. Bahkan bisa lebih besar dari tragedi Mei 98. Anti Cina bisa merembet ke berbagai daerah.
Tak ada yang menginginkan hal ini terjadi, tetapi itu kemungkinan yang akan terjadi jika Ahok menang dan dinyatakan bebas atau hanya mendapatkan hukuman percobaan.
Jika Anies-Sandi menang, tidak akan ada kerusuhan. Asalkan Anies-Sandi melakukan rekonsiliasi, yaitu mendatangi berbagai tokoh, merangkul mereka yang semula dukung Ahok. Ormas, parpol, gereja dan etnis diajak ke dalam forum serta dimintai masukan kebijakan.
Tepat tanggal 19 April 2017, semua warga Jakarta berbondong-bondong menuju TPS untuk memberikan hak pilih dalam menentukan masa depan Jakarta untuk 5 tahun kedepan. Tepat pukul 08.00, saya menerima SMS fitnah tentang salahsatu pasangan calon. Panic effect!
Quick Count sudah dimulai. Semua pendukung harap-harap cemas. Siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya? Dari semua survey, nama Anies-Sandi memperoleh suara terbanyak dibandingkan Ahok-Djarot. Ini sudah dipastikan Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI kali ini karena selisihnya cukup jauh. Dan biasanya, rekapitulasi Real Count dari KPUD pun tidak jauh berbeda. Kecuali, selisih tipis maka masih ada kemungkinan Ahok menang.
