Pemilu 2019 menguras tenaga dan pikiran. Sebagian politisi menghabiskan waktunya untuk saling berdebat di muka umum. Masyarakat pun akhirnya terbawa dengan keributan ini. Mereka terbelah menjadi dua kubu dan saling serang antaranya. Tidak ada diskusi santun, apalagi saling adu gagasan dan program. Pemilu yang menguras tenaga ini ternyata terjadi dalam arti yang sebenarnya. Anggota KPPS banyak yang terkuras tenaganya. Data terakhir yang dirilis KPU terdapat 883 panitia yang mengalami sakit dan 144 korban meninggal. Hal ini tidak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya.
Media nasional pada pemilu kali ini menyorot tajam jumlah kematian ini. Tahun 2014 lalu media jarang memberitakan tentang kematian panita KPPS. Hasil pencarian menunjukkan kasus kematian di pemilu 2014 terjadi di lima tempat. Ketua KPPS di Surabaya meninggal akibat angin duduk, hal yang sama juga terjadi di Lampung Timur. Tiga kasus lain terjadi di Kota Padang, Bengkulu dan Banjarmasin.
Pemilu kali ini terasa mengerikan. Jumlah panitia meninggal tersebar hampir di setengah jumlah provinsi di Indonesia. 14 dari 34 provinsi menyumbang anggota kpps yang meninggal. Data ini menunjukkan ada kesalahan dalam sistem pemilu serentak kali ini. Banyaknya korban yang berjatuhan berarti ada beban berat yang dipikul oleh panitia.
Beban berat menjadikan pemilu kali ini tidak ceria. Tahun 2014 media banyak memberitakan tentang keunikan TPS. Seakan-akan tiap KPPS saling berlomba-lomba menjadi TPS yang paling unik. TPS di Banten menggunakan tema tentang piala dunia karena tahun tersebut bertepatan dengan Piala Dunia yang ada di Brazil. Ada juga yang menggunakan tema wayang, dilakukan oleh TPS di Jogja. Tema-tema lain seperti penjara setan, raja nusantara dan pesta pernikahan.Â
Tingkah unik yang dilakukan panitia KPPS menjadi hiburan di tengah ketegangan pemilu saat itu. Pemilu 2019 saat ini tidak bisa seperti itu. Berita tentang keunikan tiap TPS kalah dengan berita duka kematian panitia. Padahal pemilu kali ini ada TPS dengan tema becak dan prajurit kerajaan di Solo. Namun citra pemilu kali ini penuh dengan ketegangan, hoax dan terakhir adalah kematian.Â
Pemilu kali ini berat. Lima pemilihan pejabat negara dilakukan dalam satu waktu. Bayangkan apabila ada 200 pemilih dalam satu TPS maka akan ada penghitungan surat suara sebanyak 1000 kali. Belum lagi input data yang juga banyak. Kelelahan petugas mengurus logistik pemilu mengakibatkan mereka mengabaikan jadwal makan dan istirahat demi efisiensi waktu dan biaya pemilu kali ini. Mereka sepertinya tidak terbiasa bekerja keras sampai larut pagi dan kaget dengan beban yang diluar kemampuan tubuh.
Dua poin dari pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan biaya.Cerita ini bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Efendi Gazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak tentang UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menganggap pemilu terlalu boros anggaran dan waktu. Meskipun bayangan mereka tidak seperti konsep pemilu serentak kali ini. Mereka ingin ada pemisahan antara pemilihan nasional dan daerah.
Pemilu serentak dapat menekan waktu dan biaya nasional. Tetapi hal yang tidak dipikirkan adalah efek kerja, kesiapan mental dan kesehatan petugas. Padahal mereka adalah ujung tombak di pemilu kali ini. Belum lagi tidak beresnya data pemilih. Data mutakhir yang harusnya selesai pada 10 September tahun lalu baru selesai tanggal 8 April kemarin. Seminggu sebelum pemilu. Selain itu distribusi surat suara yang terlambat dan ada kejadian di Madura warga lokal yang mencuri kotak suara.
Penghormatan tertinggi diberikan kepada panitia, Kepolisian dan TNI yang sudah bekerja keras membantu pengawalan dan penjagaan kotak suara sampai ke pedalaman. Hingga ada korban jiwa dari pihak kepolisian yang berjumlah 7 orang ketika melakukan tugas negara ini. Bawaslu menekankan ada pembaruan prosedur agar kerja keras dan waktu mereka sedikit ringan.
Banyaknya korban jiwa pemilu kali ini memunculkan usulan agar dilakukan e-voting saja. KPU sendiri belum bereaksi. Mereka masih fokus untuk menyelesaikan penghitungan surat suara yang masuk. Pemilihan e-voting sebenarnya dapat memangkan anggaran dan waktu lebih besar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesiapan server yang kuat. Meskipun saat ini KPU telah punya sistem canggih yang hacker terbaik saja belum tentu bisa membobolnya.
Masalahnya adalah sekarang ada gaung tentang rasa ketidak percayaan pada KPU. Mereka menuding KPU curang dan memihak ke salah satu kubu calon presiden. Hitung manual saja ada pihak yang tidak percaya, bagaimana dengan hitung secara digital? Pastinya nanti akan banyak tudingan server dapat dimanipulasi dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di pemilu Venzuela. Pada pemilu 2017 lalu e-voting dituduh sebagai alat yang dinakan pemerintah untuk menggelembungkan suara. Kepercayaan rakyat adalah kunci.
E-voting baru bisa dilakukan ketika rasa kepercayaan yang tinggi kepada KPU. Kuncinya adalah di pemilu 2024 dan pilkada 2023 nanti. Apabila pada periode tersebut KPU dapat merebut kepercayaan kembali, maka di pemilu 2029 nanti kemungkinan besar e-voting dapat dilakukan. Bisa jadi juga pilkada 2023 dapat dilakukan percobaan e-voting untuk beberapa tempat dan dapat dievaluasi untuk pemilu 2024. Intinya adalah proses bertahap dan tidak memaksakan seperti pemilu serentak kali ini.
Sumber : satu dua tiga empat lima enamÂ
