Mau Jalan di Simalungun Mulus? Ini Caranya

Bukan bermaksud jadi opurtunis, apalagi memanfaatkan moment jelang Pilgubsu ini supaya terkenal, aku mau minta izin dulu ya ikut membahas masalah infrastruktur jalan di Simalungun. (Sattabi par Ilmu Tinggi) 

Daripada sibuk memposting foto-foto jalan yang rusak (sebagian malah salah posting), aku mau sampekan bahwa; masalah infrastruktur jalan ini sebenarnya masalah gelleng--lah, dan aku jamin tuntas dalam setahun anggaran saja. 

Pemerintah sebenarnya tahu kondisi ini, tapi, mereka nggak mau milih opsi ini. Entah lah, kalau nanti `nasiam-nasiam` mau dengan alternatif ini.
Jadi gini: merujuk data dari survey yang dilakukan mereka 2016 lalu, didapatlah informasi Kalau Simalungun punya jalan berstatus jalan Kabupaten sepanjang 1.803 koma sekian-sekian kilometer lah.

 Ini cuma jalan berstatus jalan Kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, dan jalab negara belum termasuk di angka ini.  Dari jumlah ini, BPS bilang cuma sekitar 23,78 persen alias 429,04 km jalan yang kondisinya baik alias mulus.  Sisanya; 441, 82 km kondisinya sedang, 431,23 km rusak ringan, dan 501,67 km atau 27,81 persen yang rusak berat. Oh iya, hampir lupa, katanya pula di data itu, hampir 100 persen jalan Kabupaten di Simalungun adalah jalan kelas III. (Kalau mau penjelasan soal klasifikasi jalan ini, aku pikir tak ada salahnya minta petunjuk dari oppung Google.)

Kembali ke soal solusi yang aku tawarkan di awal tadi. Nah, kalau dikalkulasi dari angka-angka hasil survey BPS itu, anggap saja semuanya rusak dan butuh perbaikan.  Untuk perbaikan jalan dengan konstruksi hotmix pada jalan kelas III alias jalan dengan lebar 5 - 6,5 meter, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, menurut jurnal sipil salah satu Universitas yang ku baca butuh dana Rp 1,3 miliar per kilometer. 

Artinya jika panjang jalan yang akan diperbaiki 1.803 km butuh duit  Rp 1,8 triliun lebih.  Kalau kita ber--andai-andai, jika perbaikan jalan di Simalungun dilakukan serentak dan didanai APBD, berarti dari total APBD Simalungun sekitar Rp 2,4 triliun hanya akan tersisa sekitar Rp600 miliar. Sederhana kan?

Jadi, kira-kira itu lah penjelasan singkat dari aku. Kalau kira-kira tertarik, saranku siap-siaplah PNS kerja bakti tanpa gaji, jangan lagi berharap ada pelayanan di puskesmas. Trus, tak perlu lagi kalian berharap ada pelayanan publik di instansi-instansi pemerintahan. Kalaupun ada, percayalah, itu cuma sebentar saja. Kok bisa? Ya iyalah, kalau kalian memilih semua jalan di Simalungun ini diperbaiki serentak, itu konsekwensinya. (*)