Mohon tunggu...
Ahmad Mutiul Alim
Ahmad Mutiul Alim Mohon Tunggu... Mahasiswa -

Tertarik pada semua gejala sosial dan agama. Suka Travelling, Musik, dan Olahraga.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Golkar dan PDIP Sepakat Tidak Akan Rebut Kursi Menteri PKB

24 Juli 2016   16:18 Diperbarui: 24 Juli 2016   16:29 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketua umum Golkar, Setya Novanto (Setnov) membantah tegas kabar perebutan kursi Menteri Desa yang saat ini dipegang oleh Marwan Jafar.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa Golkar tidak akan mengambil posisi Menteri Desa,” ujarnya dalam perayaan Hari Lahir PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (23/7).

Setnov menuturkan sebuah cerita ketika dua minggu yang lalu mengunjungi makam Gusdur di Jombang. Ketika tengah berada di sana, dirinya mendapatkan ‘wangsit’ terkait reshuffle.

“Karena itu menterinya desa, di situ bilang enggak boleh. Jadi Partai Golkar enggak akan ambil (jatah) PKB. Ini janji Partai Golkar,” kata Setnov.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto selaku Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP menyikapi isu reshuffle yang santer terdengar akhir-akhir ini. Menurutnya, keputusan reshuffle mutlak berada di tangan Presiden Jokowi.

“Untuk reshuffle kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Karena kalau main serobot, itu melanggar etika perpolitikan, begitu kata pak Yasona Laoli,” ungkap Hasto.

Hasto yakin dalam proses perombakan kabinet, Presiden Jokowi akan melakukan komunikasi politik untuk merumuskan komposisi strategis, dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang di dalam nawacita.

“Tentu kami yakin jika reshuffle dilakukan, akan ada proses komunikasi politik yang baik antara presiden dan pimpinan partai,” ujar Hasto.

Isu reshuffle memang tengah ramai dibicarakan selama hampir dua pekan belakangan. Golkar dan PAN yang baru bergabung dengan partai pendukung pemerintah disebut-sebut mendesak presiden dalam pembagian jatah menteri. (Muti)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun