Kita, tentunya, sepakat bahwa salah satu kriteria Calon Kepala Daerah yang patut dipilih dalam Pilkada adalah mereka yang memiliki program kerja yang benar-benar berorientasi untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dan membawa kemajuan bagi wilayah tersebut.
Itulah pilihan yang rasional dan masuk akal di dalam sistem politik demokrasi.
Jadi, seseorang dipilih tidak sekadar karena alasan identitasnya, baik agamanya, sukunya, etnisnya, atau golongannya. Namun, seharusnya lebih pada pertimbangan soal kapasitas individu dan kepemimpinannya dalam menuntaskan permasalahan.
Termasuk dalam Pilkada Jawa Barat saat ini. Seyogyanya kita mempertimbangkan beberapa kriteria di atas. Jangan sampai kita mengulang politik sektarian yang mengumbar sentimen identitas, seperti di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.
Dalam debat Cagub Jabar kemarin, misalnya, ada beberapa program kerja yang cukup menarik dari para kandidat. Gagasannya sangat substansial dan mendalam, namun dikemas dengan sangat familiar. Sehingga rakyat biasa pun bisa memahami maksud dan tujuannya.
Misalnya, di tengah makin terintegrasinya kehidupan masyarakat pada dunia online, maka tercipta banyak peluang di dalamnya. Untuk itu, pasangan gubernur TB. Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) menilai bahwa masyarakat Jabar harus mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut.
Oleh karena itu, mereka mendorong adanya program EDUN (Ekonomi Dunia Network). Yaitu, upaya yang untuk mewujudkan seluruh daerah di Jabar terkoneksi internet. Dengan begitu, diharapkan peluang-peluang kreatif di segala bidang bisa terwujud dan rakyat Jabar mampu berkompetisi ke depannya.
Berkaitan dengan dunia online juga, pasangan Hasanah juga mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui program Molotot.com.
Program tersebut merupakan sistem pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan aplikasi digital. Pengawasan dapat dilakukan secara daring (online) se-Jawa Barat, yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan juga pihak pemerintah sendiri.
Melalui aplikasi tersebut, rakyat Jabar bisa mengawasi pemerintah, dan Kepala Daerah juga bisa mengawasi jajarannya supaya SKPD bisa berdaya guna lebih banyak.
Kemudian, mereka juga memperkenalkan program ESJE, yaitu singkatan dari Eling Sebelum Jadi Edan atau dalam bahasa Indonesia sadar sebelum jadi gila.
