PRESIDEN Jokowi sesungguhnya memiliki keseriusan serta tekad yang sangat besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara Maritim yang kuat dan tangguh di dunia.
Keseriusan serta tekad Presiden Jokowi tersebut, setidaknya dapat dilihat dari “Visi-Misi serta Program Aksi” Presiden Jokowi yang menempatkan pembangunan Maritim “di posisi teratas” sebagai salah satu jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Yakni tertuang dalam penjabaran Trisakti dan Nawacita.
Dalam penjabaran Trisakti diuraikan pada poin 3 (tiga), yaitu: “Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan KEMARITIMAN sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan”.
Sedangkan dalam Nawacita, soal maritim, dituang pada poin pertama yakni: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan MEMPERKUAT JATI DIRI sebagai negara MARITIM”.
Presiden Jokowi amat serius dengan soal kemaritiman, sebab memang teramat “buuuaaanyak” kekayaan Maritim yang tersimpan dalam “tubuh molek” Ibu Pertiwi, mulai dari limpahan ikan yang beraneka-ragam, keindahan pantai, pesona taman bahari yang memukau hati.
Selain itu yang tak kalah pentingnya lagi, sebagaimana kita semua ketahui, bahwa di dasar hamparan laut terkandung minyak dan gas bumi dalam jumlah berkali-kali lipat Million Standard Cubic Feet per Day (mmscfd) yang mampu memenuhi semua sisi kebutuhan hidup manusia hingga berpuluh-puluh tahun ke depan, termasuk mampu membuat ekonomi sebuah negara menjadi tumbuh pesat, bahkan “disegani” oleh negara-negara lainnya.
Namun limpahan kekayaan Maritim yang terkandung di perut bumi kepulauan Nusantara inilah kemudian yang membuat banyak pihak “tergiur” untuk dapat ikut mengelola (bekerjasama), bahkan “bernafsu agar dapat mencicipi dan juga melahap” (merampok) hasil-hasilnya. Makanya bermunculanlah mafia-mafia, seperti mafia illegal-fishing, mafia migas, mafia antar geng “papa minta saham”, atau dan lain sebagainya.
Itulah sekelumit gambaran kekayaan Maritim yang begitu sangat besar bisa mendatangkan manfaat serta kualitas hidup dan perkembangan bagi bangsa dan negara kita, namun sekaligus di sisi lain ini juga memunculkan mafia-mafia yang hanya ingin memuaskan “syahwat” kepentingan kelompok tertentu.
Memahami gambaran serta sisi tersebut, Presiden Jokowi pun dengan penuh kesadaran dan keyakinan besar menarik Rizal Ramli masuk ke dalam Kabinet untuk “menakhodai” seluruh bidang Kemaritiman, yakni sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumberdaya.
Ketika itu publik menilai bahwa Presiden Jokowi agak keliru memberi Rizal Ramli posisi sebagai Menko Kemaritiman. Sebab di mata publik, Rizal Ramli dikenal sebagai seorang ekonom senior yang menganut paham ekonomi kerakyatan, sehingga itu ia hanya sangat cocok sebagai Menko Perekonomian, dan amat diyakini mampu membenahi masalah-masalah ekonomi yang sedang melilit bangsa serta negara kita ini.
Namun tidak sedikit pihak yang justru menilai, bahwa Presiden Jokowi sudah tepat menempatkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumberdaya. Alasannya, Rizal Ramli adalah salah satu sosok yang sangat kental memiliki jiwa Trisakti, dan sangat menonjol sebagai sosok independen yang mempunyai integritas tinggi serta amat bernyali “gila” sepanjang itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara.
Dan benar saja, Rizal Ramli memang benar-benar tampil beda dibanding menteri-menteri lainnya, yakni dengan mampu memperlihatkan kualitasnya, --bukan hanya khusus selaku Menko, tetapi juga secara umum sebagai pejabat negara sejati yang setiap tindakan serta kebijakannya senantiasa berpihak untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara ini.
Makanya kehadiran Rizal Ramli di lingkungan pemerintahan saat ini membuat pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan “terselubung” merasa sangat terganggu. Namun sebaliknya, publik justru menilai bahwa kehadiran Rizal Ramli di dalam pemerintahan saat ini sangat membantu Presiden Jokowi, terutama dalam hal membantu mewujudkan Trisakti dan nawacita.
Khusus mengenai salah satu tugas yang diemban oleh Rizal Ramli, Dwelling Time, misalnya. Saat ini pada dashboard online sistem informasi di Tanjung Priok menunjukkan 3,35 (sempat mencapai titik 2,80) hari. Menurut Ketua Satgas Dwelling Time, Agung Kuswandono, capaian dwelling time tersebut sudah memenuhi target, bahkan telah melebihi target pertama Presiden Jokowi yang mematok angka 4,7 hari. (Untuk memantau progres Dwelling Time ini, silakan dikunjungi dashboard online Tanjung Priok).
Tidak mudah mencapai target Dwelling Time tersebut. Ada banyak masalah dan tantangan dalam pencapaiannya, termasuk Rizal Ramli harus dengan tegas memasang badan menghadapi mafia-mafia pelabuhan yang tak senang jika Dwelling Time ditekan.
Kembali mengenai upaya dan langkah-langkah pembangunan kemaritiman yang sedang digiatkan, Rizal Ramli pun hingga saat ini telah memunculkan sejumlah kebijakan dan kegiatan yang tidak lain adalah sebagai proses kebangkitan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, mulai dari pemberian wawasan kemaritiman kepada generasi muda dengan mengajak langsung “bersentuhan” dengan laut, hingga dengan membangun infrastruktur lainnya.
Pada sebuah kesempatan, Menko Rizal Ramli pernah menyatakan, bahwa Tol Laut yang digagas oleh Presiden Jokowi bukan hanya bermakna lalu-lalangnya kapal-kapal di perairan nusantara, namun lebih daripada itu Tol Laut adalah terbangunnya konektivitas antarpulau di negeri maritim sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pesisir atau pinggiran.
Dan konektivitas antar wilayah tersebut, pada akhir tahun 2015 dan awal 2016, pemerintahan Jokowi telah menyelesaikan pembangunan 27 pelabuhan laut, 4 pelabuhan penyeberangan, 7 bandara baru, 12 bandara pemugaran, dan terdapat 68 pelabuhan laut lagi yang tersebar di Maluku, Papua, NTT, serta Sulawesi (Sumber)
Sektor pariwisata yang juga menjadi salah satu bagian di bawah koordinasi Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, pun tak luput menjadi perhatian besar Rizal Ramli. Selain membebaskan Visa kunjungan ke Indonesia kepada 131 negara, Rizal Ramli juga saat ini sedang menggodok 10 titik destinasi wisata agar dapat dikelola secara khusus dengan membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP).
Selain itu, Rizal Ramli juga telah memunculkan sebuah gagasan “Sustainable Ocean dan Blue Economy” yang salah satunya telah diimplementasikan dalam bentuk memoles desa nelayan menjadi Desa Wisata. Dalam konteks ini dapat digambarkan, bahwa ketika nelayan tak bisa melaut karena misalnya ombak yang sangat tinggi, maka nelayan tersebut tak mesti menganggur dan berdiam diri hingga harus kehilangan penghasilan. Mereka (nelayan) sambil menunggu kondisi laut kembali tenang, bisa secara kreatif memanfaatkan keunggulan desanya yang telah menjadi objek wisata pantai.
Saat menghadiri World Ocean Conference (WOC), di Lisboa-Portugal, baru-baru ini, Rizal Ramli sempat memaparkan gagasan “Sustainable Ocean and Blue Economy” tersebut. Dan gagasan itupun disambut baik oleh seluruh peserta WOC. Terlebih lagi ketika para peserta WOC mengetahui adanya keseriusan besar pemerintah Indonesia dalam membangkitkan kejayaan maritim Indonesia melalui Menko Kemaritiman, membuat kemudian sejumlah negara pun menyatakan ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam memajukan dunia kemaritiman.
Pengakuan negara-negara lain terhadap ketangguhan Indonesia di dunia maritim saat ini pun berangsur-angsur mulai terlihat. Misalnya, di bidang pertahanan dan ketahanan laut, putra-putri bangsa Indonesia beberapa waktu lalu telah berhasil menyelesaian pesanan pembuatan kapal perang yang dipesan oleh Filipina, yakni sebuah kapal perang “perusak” jenis Guided Missile Frigate/Perusak Kawal Rudal (PKR) pesanan TNI AL.
PKR ini sendiri merupakan kapal perang canggih kelas frigate yang “dirakit” oleh PT PAL Indonesia bekerja samadengan DSNS, Belanda, melalui transfer teknologi. Selain itu, Filipina juga memesan kapal SSV yang merupakan hasil karya mandiri anak bangsa Indonesia. Kapal ini menjadi kapal perang pertama yang diekspor Indonesia.
“Hari ini hari bersejarah, bukan saja bagi PT PAL, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Hari ini kita mengekspor kapal perang yang canggih,” kata Menko Kemaritiman dan Sumberdaya, Rizal Ramli, dalam sambutannya saat peluncuran kedua kapal tersebut, di di galangan kapal milik PT PAL Indonesia, Surabaya, Senin (18/1/2016).
Integritas Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Sumberdaya memang tak perlu lagi diragukan, ia tipe sosok pejabat negara yang samasekali tak ingin berkompromi dengan pihak-pihak yang memiliki rencana “kotor” untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Misalnya, mengkritisi program pembangunan listrik 35 ribu megawatt, “mengobrak-abrik nafsu” Freeport, juga pantang menyerah membela rakyat Maluku seputar Kilang gas di Blok Masela, dan sebagainya.
Dan kini, Rizal Ramli mengajak kita semua, Rakyat Indonesia untuk dapat segera bangkit menyambut paradigma baru tentang kejayaan maritim di dunia yang pada abad 21 ini harus dapat diwujudkan di Asia, terutama di Indonesia.
Ajakan tersebut dituangkan Rizal Ramli sebagai pembangkit semangat dalam twitternya @RamliRizal: “Rule the sea, Rule the World: Spanyol, Portugal abad 16. Inggris abad 18 &19. Amerika abad 20. 21, Abad Asia. RI kuasai laut jika ingin jaya”
“Jika kita ingin menjadi bangsa pemenang, bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati, di kawasan ini dan dunia, kita harus memiliki kekuatan maritim yang kuat. Termasuk kapal-kapal dagangnya, kapal-kapal perikanannya. Siapa yang menguasai laut, akan menguasai dunia,” ujar Rizal Ramli dalam banyak kesempatan.