Lawan Pandemi Corona, Enggan Tunda Pilkada

Setelah NU mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyarankan kepada pemerintah pusat agar pilkada serentak ditunda, disusul Muhammadiyah yang juga menyampaikan hal senada kepada presiden. Namun, Istana tetap kokoh dengan pendiriannya: Pilkada tak akan ditunda.

Ditengah wabah covid-19 yang belum terkendali, angka yang terus menggunung setiap hari, penanganan yang masih sekedar peraturan dan regulasi, ditambah denda sosial yang masih sekedar basa-basi, perang kebijakan daerah-pusat, panggung popularitas minim kinerja, gebarakan PSBB total berakhir biasa-biasa saja dan semacamnya membuat publik terus bertanya, seriuskah pemerintah menangani wabah corona?

Agenda demokrasi masyarakat untuk memilih kepada daerahnya ditengah wabah menjadi dilema, disatu sisi, pemerintah pusat (mungkin) sedang serius menangani wabah covid-19 dengan dikerahkannya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk turun gunung menangani pandemi di 8 provinsi, meskipun tidak ada gebrakan baru. 

Disisi lain, pemerintah pusat ngotot menggelar pilkada serentak pada 9 desember 2020 mendatang, ditambah lagi sikap KPU yang memperbolehkan konser musik dalam pegelaran kampanye meskipun dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan. 

Banyaknya penyelenggara negara yang gugur karena pandemi covid-19 ditambah pejabat KPU juga jajaran menteri yang positif covid-19 ini harusnya menjadi sebuah cambuk bagi pemerintah untuk mengkaji ulang penyelenggaraan pilkada.

Adalah sia-sia jika selama ini PSBB yang pada penerapannya melarang aktifitas masyarakat untuk berkerumun lebih dari 5 orang yang tujuannya untu menekan interaksi, bagaimana pelaksanaan pilkada nanti yang akan melibatkan banyak orang, ditambah pelaksanaan kampanye yang pasti melibatkan orang banyak juga menjadi problem baru, kontradiksi kebijakan ini kemudian kita nilai sebagai sebuah langkah plin-plan pemerintah dalam menangani pandemi dan ngototnya untuk tetap melaksanakan pilkada langsung desember yang akan datang.

Pada akhirnya, sikap NU dan Muhammadiyah patut dijadikan bahan kajian dan pertimbangan oleh pemerintah pusat, terlebih tempo hari Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kesehatan masyarakat lebih diutamakan. nyawa masyarakat Indonesia lebih berharga daripada euphoria demokrasi yang bisa ditunda, melihat situasi pandemi yang mengganas saat ini. Kita teringat Gus Dur, bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.