Ramai menjadi perbincangan di jagad media sosial terkait isu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang akan menggeser kursi wakil presiden dari Ma'ruf Amin. Bahkan pidato Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra juga dinilai beberapa pihak sebagai sinyal kuat terkait Pilpres 2024. Selain itu, menurunnya pamor Prabowo calon presiden (capres) dalam beberapa survei terakhir juga dikaitkan dengan rumor tersebut.
Jika spekulasi ini benar, ada dua hal yang telah terjadi di lingkaran istana. Pertama, menunjukkan adanya kemungkinan di lingkar Istana yang menginginkan Ma'ruf Amin dilengserkan dengan cara apa pun.Â
Alasannya bisa beragam. Mulai dari anggapan Ma'ruf tidak mampu menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan presiden dan kemungkinan adanya ketidakjelasan pembagian kerja.
Kemungkinan kedua, bisa jadi spekulasi ini muncul dikarenakan adanya semacam deal politik bahwa Ma'ruf memang didesain sejak awal untuk tidak sampai 5 (lima) tahun masa pemerintahan.Â
Spekulasi kedua ini sebenarnya tidak rumor baru. Semenjak Pilpres 2019 lalu, rumor ini sudah berseliweran di media publik dan menjadi konsumsi, khususnya para pendukung Prabowo.
Memang, jika kita amati, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhir-akhir ini jarang muncul di publik. Tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Apalagi situasi negara saat ini sedang genting menghadapi pandemi Covid-19. Pertanyaan Wapres dimana juga kerap menjadi trending topic di laman media sosial.
Jika rumor dan satu dua dari pandangan tersebut benar, ini adalah kejahatan demokrasi yang serius. Seperti diketahui, sistem pemilihan pemimpin negara di Indonesia satu paket presiden sekaligus wapresnya. Artinya, dalam perolehan suara pasangan ini ada konstituen yang memilih karena faktor Ma'ruf Amin dan bukan karena Jokowinya, begitu juga sebaliknya.
Jadi, penggulingan Ma'ruf Amin sama saja artinya mencerabut hak suara pemilih Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kondisi ini tentu bisa menyulut kemarahan konstituen maupun simpatisannya, seperti waktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan dan digantikan Megawati dulu. Muncul simpatisan siap mati yang akan mengawal Gus Dur. Untung saja saat itu Gus Dur dapat meredam amarah simpatisannya.
Dan jika yang benar itu adalah pandangan kedua, maka ini kejahatan demokrasi yang paling fatal. Ini mengindikasikan ada skenario oligarki sejak awal yang memang mencitakan perusakan nilai-nilai demokrasi. Tak sekedar rencana besar memuluskan perjanjian Batu Tulis di 2024. Tapi skenario siapa pun yang menang di 2019 yang menang tetap Mega-Prabowo.
Lihat, banyak pengamat yang menganggap sejak awal Pilpres di set dengan presidential threshold yang tinggi dan mengacu pada perolehan suara parpol di Pemilu sebelumnya.Â
Padahal lazimnya sebuah produk hukum harusnya berlaku semenjak ia ditetapkan, bukan berlaku surut. Banyak pihak yang menganggap pemberlakuan ini sengaja di-setting untuk menggugurkan kesempatan anak bangsa lainnya untuk ikut berkompetsi.
