Rekonsiliasi menjadi isu yang menarik diperbincangkan akhir-akhir ini. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Kedua pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi didorong banyak pihak untuk segera melakukan rekonsiliasi untuk mencairkan suasana politik yang menegang akhir-akhir ini.
Rekonsiliasi politik pasca putusan MK dianggap sebagai bentuk kenegarawanan Prabowo sebagai seorang patriot yang berani kalah dan siap menang dalam menghadapi kompetisi. Kendati besar harapan masyarakat untuk segera dilakukan rekonsiliasi, akan tetapi tetap saja pihak yang alergi dengan kata rekonsiliasi ini. Tudingan pengkhianat dan pelcur demokrasi pun disematkan kepada Prabowo apabila mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf dan menerima tawaran rekonsiliasi tersebut.
Mirisnya, penolakan rekonsiliasi datang dari lingkaran Prabowo yang kerap distigmakan sering mengeksploitasi politik identitas. Salah satu partai koalisi Prabowo-Sandi yang terkesan bernada sumbing mendengar rencana rekonsiliasi Prabowo-Jokowi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai besutan Sohibul Iman ini terkesan membangun opini publik agar Prabowo tetap berada pada garis oposisi, kata rekonsiliasi pun selalu dibenturkan dengan kata oposisi.
Inilah jebakan opini publik yang dibangun pelaku ekploitasi politik identitas di lingkaran Prabowo untuk membusukkan nama besar mantan Danjen Kopassus tersebut. Sebenarnya mau koalisi ataupun oposisi, rekonsiliasi adalah hal yang harus tetap dilakukan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Rekonsiliasi sendiri bermakna perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.
Jebakan dan pembusukan terhadap Prabowo agar tidak melakukan rekonsiliasi sebenarnya dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar di Pilkada Serentak 2020 dan Pemilu 2024. Pada pemilu berikutnya, kemungkinan Prabowo tidak lagi mencalonkan diri dikarenakan faktor umur dan kesehatan. Oleh sebab itu, perlu strategi merawat barisan fanatis Prabowo guna mendapatkan legitimasi sebagai pelanjut perjuangan umat kedepan. Prabowo disetting pelaku ekploitasi politik bak kecambah yang dibusukkan agar didapat tauge yang putih bersih dikemudian hari.
Rekonsiliasi adalah pintu utama untuk membangun demokrasi yang konstruktif. Tanpa adanya rekonsiliasi, oposisi hanyalah sebuah kebencian yang tak berkesudahan. Tanpa rekonsiliasi pun, koalisi hanya akan menjadi kongkalingkong yang oportunis dan mementingkan kepentingan kelompok semata.
