Korupsi menjadi hal yang pelik untuk dituntaskan di republik ini. Korupsi akan terus menjadi santapan kita, bangsa Indonesia, sehari-hari apabila akar perilaku koruptif itu tidak dibabat habis. Untuk dapat membabat habis itu semua, diperlukan kesadaran bersama yang melibatkan multi elemen. Mulai dari institusi negara, institusi pengawasan non pemerintahan bahkan hingga keasadaran masyarakat itu sendiri.
Dalam pembahasan kasus mega korupsi di Indonesia kali ini, kita akan membahasnya melalui dua sudat pandang zaman. Pertama zaman sebelum reformasi, kedua zaman pasca reformasi. Dalam tulisan ini akan ditulis 4 kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Zaman sebelum reformasi
Mantan Presiden RI kedua Soeharto disebut-sebut telah melakukan tindak pidana korupsi terbesar sepanjang sejarah repbulik ini berdiri. Kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto berkisar antara 15 hingga 35 milar dollar AS atau setara dengan Rp 490 triliun. Bahkan, lembaga internasional Transprency Internatinal merilis bahwa Soeharto menjadi salah satu tokoh paling korup di dunia.
Perilaku koruptif inilah yang salah satunya mendorong terjadinya reformasi tahun 1998 dan melengserkan Soeharto dari kursinya setelah 32 tahun berkuasa. Salah satu agenda reformasi yang dimuat dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 bicara soal penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.
Zaman setelah reformasi
Setelah reformasi bergulir, ternyata perilaku korupstif tidak serta hilang begitu saja di republik ini. Kasus korupsi hanya berpindah saja, dari partai 'Golkar' dulu sebelum reformasi kini PDI Perjuangan yang perkasa menjadi jawara korupsi. Ironinya, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang getol menggulingkan pemerintahan Soeharto.
Pasca reformasi, ada tiga kasus mega korupsi yang diduga melibatkan elite PDI Perjuangan. Ketiga kasus ini merugikan negara triliunan rupiah dalam setiap kasusnya. Ini deretan kasus mega korupsi yang melibatkan elite PDI Perjuangan.
Pertama, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terjadi di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjabat presiden RI. Hingga saat ini, kasus BLBI masih belum menemukan titik terang. Adik Megawati, Rachmawati, dengan tegas meminta KPK untuk memeriksa kakaknya tersebut dalam hal penerbitan Inpres BLBI.
Rachmawati menduga, terbitnya Inpres 18 Tahun 2002 yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri membuat negara harus menanggung kerugian hingga Rp 3,7 Triliun.
