Tulisan saya yang berjudul "Isu Hambalang dan Fakta 14 Infrastruktur Mangkrak Jokowi" tiba-tiba di edit tanpa adanya pemberitahuan oleh admin Kompasiana. Bagian yang dihilangkan pun menurut saya subtansi tulisan itu sendiri. Sedih dan kesal. Tapi lagi-lagi saya tahu bahwa lapak ini bukan blog pribadi yang bisa saya gunakan seenak "udel".
Kendati demikian, please, setidaknya ketika mengedit suatu tulisan, pihak admin kompasiana memberikan keterangan kepada penulis dimana letak kesalahannya. Bukan mengacak-ngacak begitu saja. Apa lagi tulisan saya diberikan tanda permanent yang tidak bisa saya edit ulang.
Ada apakah gerangan?
Kompasiana sebelum ini menurut saya adalah sarana bagi warga untuk menyampaikan hak kebebasan berpendapatnya dengan rambu yang telah ditentukan. Namun, dengan kejadian ini saya mulai sedikit pesimis. Apalagi ketika isu penguasa didukung oleh 80 pengusaha media mencuat.
Tentu saya berharap, Kompasiana tidak tergiring dalam 80 persen media yang merapat dan mendukung penguasa dengan mengendalikan opini masyarakat. Jika itulah yang terjadi, maka sudah pastilah demokrasi yang hendak kita bangun masuk ke jurang yang paling hina.
Jika hak bersuara dibungkam, nalar dan narasi pun dikebiri, lalu kepada apa kita berharap demokrasi kita akan tumbuh dengan baik.
Tulisan saya hanya mengulas fakta yang terjadi. Fakta bahwa kasus Hambalang yang dikaitkan dengan SBY dan Demokrat hanyalah sebuah isu yang dipelihara. Dalam setiap kesempatan, media selalu menyudutkan SBY dan Demokrat dengan isu Hambalang tanpa menyajikan berita yang berimbang. Saya hanya mencoba meluruskan fakta bahwa terbengkalainya pembangunan Hambalang bukan karena kesalahan pemerintahan era SBY. Tapi karena distop oleh DPR setelah berkonsultasi dengan BPK dan KPK.
Kedua, proyek pembangunan Hambalang dihentikan juga karena menunggu hasil penelitian tentang pergerakan lempeng tanah. Karena, lokasi pembangunan wisma atlet di Hambalang ini diketahui berada pada jalur lempung Jatiluhur yang sensitif. Jadi kesimpulan saya, mangkraknya Hambalang hanyalah isu yang dimainkan lawan politik untuk mendegradasi SBY dan Demokrat.
Sementara itu, fakta tentang 14 proyek starategis negara (PSN) era pemerintahan Jokowi tidak begitu mendapat banyak sorotan. Padahal, 14 PSN tersebut jelas-jelas mangkrak. Pemerintah berdalih melanjutkannya di 2019. Jika terpilih, kalau tidak? Sudah barang tentu akan menjadi candi mangkrak.
Hemat saya, fakta mangkraknya 14 PSN era pemerintahan Jokowi adalah karena kesalahan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah menurut saya tidak cermat dalam menghitung dan memprediksi kondisi keuangan negara dan kondisi gejolak ekonomi global. Dampak dari kesalahan perencanaan tersebut adalah MANGKRAK.
