Benarkah metode pembayaran lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang menggunakan cek tunai kemudian pemindahbukuan, dinilai sebagai suatu hal yang lazim. Sebagaimana dikatakan oleh pengamat perbankan Eko Supriyanto bahwa "Pembayarannya lazim. Setahu saya ya pembayaran ini sah, kan ini lazim pembayaran dalam jumlah besar," Kompas.com, Rabu (20/4/2016).
Tapi nanti dulu ... itu kan omongane pengamat perbankan, bukan pengamat pengelolaan keuangan daerah ?
Kan ... yang diaudit salah satu Pemerintah Daerah ... bukan sebuah Bank, mosok harus sesuai regulasi perbankan ? Hubungane opo ?
Banyak pertanyaan sebenarnya ketika terjadi transaksi pembayaran lahan RS Sumber Waras tersebut :
Mengapa pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan dibayarkan pada akhir tahun anggaran.
Padahal dalam salah satu regulasi pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa :
- Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP.
- SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD.
- Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
Karena dengan memilih mekanisme UP tersebut konsekwensinya dalam rekening Bendahara SKPD yang ada di Bank DKI, akan menerima/bertambah uang begitu besar sampai tembus Rp. 700 Milyard karena transferan dari rekening BUD/ Pemda DKI. Otomatis Bendahara SKPD berhak mengeluarkan/membayar secara tunai bisa berupa cek atau berupa uang.
- Maka timbul pertanyaan, mengapa tidak memakai mekanisme LS (pembayaran langsung) mengingat jumlah uang yang begitu besar dan lebih aman. Karena pembayarannya tidak “muter” melalui rekening/cek Bendahara SKPD tetapi dari rekening BUD/Pemda DKI langsung ke transfer Rekening RS. Sumber Waras. Bendahara tinggal nyatet laporan ke Buku Kas Umum nya.
Kalo sudah begini kejadiannya lazim opo ora ...???? (monggo mikir ro ngopi).
Suwun.