Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya berbagai masalah, salah satunya adalah kemacetan. Pemerintah DKI Jakarta sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut misalnya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi umum dengan harapan masyarakat mau beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum.
Pemerintah juga sudah mencoba mengatasi masalah kemacetan menggunakan sistem 3 in 1 ataupun menggunakan plat nomor ganjil genap. Namun semua solusi tersebut belum ada yang bisa mengurai ataupun mengatasi permasalahan yang terkait dengan kemacetan. Belakangan ini pemerintah DKI Jakarta menemukan solusi baru untuk mengatasi permasalahan kemacetan dengan sistem ERP. Dimana sistem ERP ini diadopsi dari negara- negara yang sudah sukses mengurangi bahkan mengatasi kemacetan yaitu negara di Eropa dan beberapa negara di Asia salah satunya negara Singapura.
Pembangunan sistem ERP diperkirakan akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit yaitu sekitar lebih dari Rp 3 triliun. Apabila mengandalakan sumber dana dari APBD pemerintah, maka pembangunan sistem ERP tidak akan berjalan dan malah akan mengganggu pembangunan lainnya. Maka dari itu, pembiayaan dari sistem ini menggunakan dana dari pemenang tender. Skema pendanaan dalam pembangunan sistem ERP adalah perusahaan pemenang tender nantinya akan membangun dan mengoperasikan infrastruktur ERP. Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli infrastruktur ERP dengan dengan cara mecicil.
Dana yang digunakan untuk mencicil pembelian sistem ERP diperoleh dari penerimaan yang dihasilkan yang diperoleh dari masyarakat pengguna sistem ERP. Sistem ERP nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, bukan dikelola oleh swasta. Apabila dikelola oleh swasta dikhawatirkan tidak bisa menyediakan layanan yang diharapkan, karena umumnya pengembang akan mengejar keuntungan semata. Sehingga dengan pengelolaan sistem ERP oleh pemerintah masalah tarif dapat lebih fleksibel. Misalnya, jika ERP sepi peminat, Pemprov DKI bisa saja memberi diskon.
Seperti sistem pembiayaan lainnya pada pembiayan yang diperoleh dari sistem lelang seperti yang diterapkan pada sistem ERP masih terdapat beberapa kekurangan Kekurangan tersebut diantaranya adalah:
- Terjadi persaingan yang tidak sehatPemilihan investor dengan sistem tender sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan sering adanya persekongkolan untuk memenangkan tender antar pihak yang terkait. Sehingga, yang nantinya akan memenangkan tender bisa jadi bukanlah perusahaan yang menawarkan hasil yang paling baik dengan biaya yang paling sedikit melainkan perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pihak yang mengadakan lelang. Sehingga untuk mengatsi permasalahan tersebut perlunya keadilan dan transparansi dari pihak penyelengara lelang terkait dengan perusahaan pemenang lelang.
- Biaya pendanaan yang sangat bergantung dengan pihak investorTidak mudah untuk mencari pihak investor yang ingin membiayai pembangunan. Jika tidak ada pihak investor yang ingin membiayai pembangunan ini, maka pembangunan dapat berjalan.
- Hutang yang berbungaApabila pemerintah tidak bisa membayar biaya pembangunan tepat waktu dikarenakan tidak sesuainya apa yang diramalkan dengan apa yang terjadi maka pemerintah akan mendapat konsekuensi salah satunya adalah hutang yang berbunga. Sehingga untuk mengatasi permasalah tersebut analisis finansial yang tepat sangatlah diperlukan apabila ingin menggunakan pembayaran dengan skema yang sama dengan sistem ERP
Pembiayaan pembangunan sistem ERP dengan menggunakan tender bisa diterapkan dalam pembangunan infrastuktur lain yang minim dana pemerintah namun sangat dibutuhkan keberadaannya. Dengan skema pembiayaan ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan APBD untuk melaksanakan sebuah pembangunan. Pemerintah hanya perlu mengganti biaya pembangunan (dalam jangka waktu yang telah disepakati) menggunakan uang masyarakat yang menggunakan sistem ini.
Pembangunan sistem ERP nantinya bisa dijadikan sumber dana untuk pembangunan lainnya karena sistem ERP ini akan meberikan pemasukan yang besar untuk pemerintah DKI Jakarta. Namun, diharapkan dana yang diperoleh dari sistem ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas baik sarana maupun pra sarana transportasi yang ada. Sehingga masyarakat bisa lebih merasakan dampak dari sistem ini.
WINDY LESTARI | 3615100018 | PWK | ITS | 2016