Sebentar lagi, kita semua bakal menjadi saksi pesta demokrasi yang luar biasa. Pilpres dan Pileg akan digelar secara bersamaan, pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, negara menggelontorkan Rp24,9 triliun untuk hajatan lima tahun sekali ini. Untuk Pileg, ada 16 parpol yang berebut kursi agar para jagoannya bisa duduk di parlemen.
Selanjutnya di Pilpres, ada dua kandidat, yakni duet Jokowi-Maruf Amin melawan pasangan Prabowo-Sandi.
Empat debat telah berlalu. Dari sekian topik, pemberantasan korupsi bisa jadi akan menjadi tantangan yang berat bagi kedua kandidat.
Terlebih duit negara yang tak dikorup, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebaliknya, jika uang negara ditilep, jangan pernah berharap gagasan-gagasan besar dan program-program yang telah dijanjikan bisa berjalan secara maksimal. Tanpa anggaran yang memadai, janji-janji hanyalah retorika semata.
Soal ini, saya teringat pernyataan Prabowo sejak nypres 2014 silam. Yakni tentang kebocoran anggaran. "Bocor bocor bocor". Begitu yang ia suarakan.
Nyatanya, saat ini meski tak sepakat soal angka, pemerintah mengamini adanya kebocoran anggaran. Mulai dari Wakil Presiden hingga Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan, membenarkan adanya kebocoran. (sumber)
Jika angka kebocoran yang disebut Prabowo sebesar Rp500-1.000 triliun, pemerintah kompak membantah angkanya tak sampai sebesar itu.
Namun, temuan Litbang KPK menghentakkan publik. Bukan angka Prabowo atau hitung-hitungan pemerintah yang lebih presisi. Temuan lembaga antirasuah justru mengungkap angka kebocoran anggaran yang fantastis, hampir mencapai Rp2.000-an triliun. Angka ini ternyata dua kali lipat pernyataan Prabowo dan jauh lebih tinggi dari klaim pemerintah.
Normalnya, jika tak ada kebocoran anggaran, APBN kita sebesar Rp4.000 triliun. Sementara faktanya, APBN kita saat ini sebesar Rp2.300 triliun. (sumber)