Lihat ke Halaman Asli

Tutut Setyorinie

TERVERIFIKASI

Lifelong Learner

Film "The End Game", Kesaksian Pegawai KPK yang Gugur di Medan TWK

Diperbarui: 16 Juni 2021   16:31

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

KPK, the end game | Gambar diambil dari Kumparan, Amnestyindo, dan Tangkapan layar film The End Game; diolah pribadi

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menuai gelombang demonstrasi di awal kemunculannya, kembali memunculkan polemik baru.

Beberapa waktu lalu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar kepada seluruh pegawai KPK dengan dalih alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang setelah revisi, yaitu UU no 19 tahun 2019 pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."

Tes yang diikuti oleh 1.351 pegawai KPK ini berhasil meloloskan 1.274 orang menjadi ASN. Sisanya, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak cukup mengetahui tentang 'wawasan kebangsaan'.

Sebuah film dokumenter keluaran Watch Doc, bertajuk The End Game, merekam pengakuan beberapa anggota KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan ini.

Film yang tayang di Youtube pada 13 Juni lalu, telah mendapat atensi sebanyak 1 juta penonton di hari ke tiga penayangan. 

Sebelumnya, acara nonton bareng alias nobar film the End Game ini telah diselenggarakan di berbagai kota, termasuk di gedung KPK itu sendiri. 

Hingga 13 Juni kemarin, telah tersebar 1.500 titik nonton bareng sebelum akhirnya dilegalkan di kanal Youtube Watch Doc.

Gelombang demonstrasi terbesar paska Reformasi | sumber: tangkapan layar film The End Game karya Watchdoc

The End Game dibuka dengan kilas balik upaya pelemahan KPK yang sering terjadi seiring terungkapnya kasus besar. Sebut saja kasus Cicak VS Buaya, kasus dana bantuan sosial (bansos), suap ekspor bibit benur, dan lain-lain.

Pejabat mulai dari tingkat bupati, gubernur, jenderal polisi, hingga menteri tidak luput dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. 

Hal ini membuat KPK terus diganyang oleh kekuatan "besar" yang datang dari luar (serangan dan teror) maupun dari dalam (usulan perubahan undang-undang). 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline