Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menuai gelombang demonstrasi di awal kemunculannya, kembali memunculkan polemik baru.
Beberapa waktu lalu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digelar kepada seluruh pegawai KPK dengan dalih alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang setelah revisi, yaitu UU no 19 tahun 2019 pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara."
Tes yang diikuti oleh 1.351 pegawai KPK ini berhasil meloloskan 1.274 orang menjadi ASN. Sisanya, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak cukup mengetahui tentang 'wawasan kebangsaan'.
Film yang tayang di Youtube pada 13 Juni lalu, telah mendapat atensi sebanyak 1 juta penonton di hari ke tiga penayangan.
Sebelumnya, acara nonton bareng alias nobar film the End Game ini telah diselenggarakan di berbagai kota, termasuk di gedung KPK itu sendiri.
Hingga 13 Juni kemarin, telah tersebar 1.500 titik nonton bareng sebelum akhirnya dilegalkan di kanal Youtube Watch Doc.
The End Game dibuka dengan kilas balik upaya pelemahan KPK yang sering terjadi seiring terungkapnya kasus besar. Sebut saja kasus Cicak VS Buaya, kasus dana bantuan sosial (bansos), suap ekspor bibit benur, dan lain-lain.
Pejabat mulai dari tingkat bupati, gubernur, jenderal polisi, hingga menteri tidak luput dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Hal ini membuat KPK terus diganyang oleh kekuatan "besar" yang datang dari luar (serangan dan teror) maupun dari dalam (usulan perubahan undang-undang).