Semakin tinggi pohon, semakin banyak angin bertiup, juga semakin besar risikonya. Perumpamaan ini sebagai contoh risiko jabatan, semakin tinggi jabatan, semakin besar pula risiko kesalahan ditimpakan kepadanya.
Jika kita lihat searching melalui browser Google (lihat tabel di bawah), dengan kata kunci (keyword) ”jabatan+korupsi+ditahan”, alangkah banyaknya volume konten pemberitaan pejabat atau PNS yang terkait dengan pelanggaran keuangan atau korupsi berdasarkan kata kunci tersebut.
Karena saya masih awam internet, tentunya ini masih bisa “debatable” atau mungkin tidak terlalu tepat terkait dengan volume konten berita yang diindeks Googlebot berdasar querry kata kunci tersebut, karena volume konten berita yang diindeks Google bisa berulang-ulang dari sebuah url/website (sehingga terhitung berulang), namun demikian, ini hanya sekedar perbandingan jumlah volume konten berita, yang terkait dengan “jabatan+korupsi+ditahan”.
Dan saya tidak bermaksud mendiskusikan SEO, pagerank,algoritma, search intent, atau bagaimana cara kerja penelusuran Google, karena sekali lagi, saya masih awam internet. Soal valid tidaknya riset kecil-kecilan ini, kami serahkan kepada pembaca.
Volume Berita Google Tentang Pejabat Tersandung Korupsi.
Jika kita menanya Google berapa banyak volume entri pemberitaan pada 44 jabatan populer yang tersangkut perkara hukum, yang diindeks di Google dan kemudian diranking, nampaknya harus membuat para pejabat sangat hati-hati menjalankan tugasnya, sebagaimana amanah saat pelantikan. Dan ternyata semakin tinggi jabatan, atau semakin basah jabatan tersebut, semakin tinggi volume pemberitaan yang diindeks Google terkait korupsinya.
Peringkat Pejabat Tersandung Korupsi Berdasar Jumlah Entri di Google
Meski volume entri Google belum tentu linier dengan banyaknyak pejabat pada jabatan tersebut yang melakukan korupsi, tapi mungkin karena populernya sehingga media-media online rajin memberitakannya. Misalnya jabatan menteri, gubernur, bupati, anggota DPR/DPRD, walikota, kades, kepala satpol PP dan sekda menduduki 10 besar atau top ten volume pemberitaan media online terkait korupsi+ditahan yang dilakukan mereka. Volume pemberitaan online terkait korupsi mereka antara 300 ribu sampai 700 ribu entri berita online. Tentunya ini terkait dengan besarnya otoritas mereka terhadap pengelolaan uang negara. Artinya harus hati-hati dengan jabatan tersebut.Pada pemberitaan korupsi tingkat menengah, yaitu antara 100 ribu sampai 300 ribu entri berita online terkait korupsi ada pada pejabat di pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA, juga di bidang kesehatan, dari Kepala Dinkesnya, Direktur RS dan pimpinan puskesmas. Sementara pada jabatan yang nampaknya disangka orang agak kering,seperti misalnya Kepala Dinas Kesbang, Kepala Dinas Dukcapil atau Kepala Perpustakaan, pun tak luput ada yang melakukan korupsi, dan menjadi pemberitaan di media online, pada kisaran 10 ribu sampai 20 ribuan berita.
Melihat data versi Google tersebut, marilah kita lebih hati-hati dan amanah dalam menjalankan tugasnya dan ikuti seluruh aturan yang berlaku, semoga pejabat di propinsi atau di kabupaten/kota di Indonesia yang tersangkut pelanggaran hukum semakin berkurang.
Surat Edaran Mendagri dan Kepala BKN
Memang jabatan adalah amanah, namun di sistem sekarang ini, seorang pejabat bisa terbawa oleh pelanggaran keuangan atau korupsi karena memang lingkunganya atau sistemnya yang cenderung koruptif. Harus sebaik-baiknya beakrobat dengan aturan (mensiasati) yang berjibun dalam pembelanjaan uang negara serta harus pandai menghadapi tekanan-tekanan beberapa pihak yang cenderung mengarah ke pelanggaran keuangan, namun di sisi lain harus tetap menjaga amanah jabatannya. Tentu bukan hal yang mudah, tetapi tetap harus kuat tekanan agar selamat.