Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster mengundang kecaman luas masyarakat. Tidak saja karena kebijakan itu pembocoran kekayaan negara dan memperkuat Vietnam sebagai kompetitor pasar lobster internasional, tetapi juga karena 5 dari 30 perusahaan -- hampir 20% -- yang mendapat izin ekspor dimiliki dan atau dipimpin elit Partai Gerindra.
[Lebih lengkap tentang hal ini baca ""Elit Gerindra di Balik Kisruh Ekspor Benih Lobster, Apa Kata Prabowo?"]
Rupanya kritik keras masyarakat mengganggu gendang telinga Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto. Pendiri Partai Gerindra ini tidak terima keterlibatan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, sebagai salah satu eksportir dadakan benih lobster dituding berkonflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hashim menggelar jumpa pers untuk membantah tudingan itu.
"Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan tidak ada konflik kepentingan terkait PT Bima Sakti Mutiara sebagai perusahaan yang mendapat jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan."[1] Demikian bunyi paragraf pertama artikel Kompas.tv (17/7/2020) memberitakan jumpa pers Hashim Djojohadikusumo.
Klarifikasi Hashim unik sebab sesungguhnya ia tidak mengklarifikasi dugaan konflik kepentingan dan KKN. Ia malah mengakui PT Bima Sakti Mutiara yang dipimpin anaknya, Rahayu Saraswati, salah satu yang mendapat izin ekspor benih lobster dari KKP yang dipimpin elit Gerindra, Edhy Prabowo.
Rahayu Saraswati, ponakan kandung Menhan Prabowo Subianto merupakah elit Partai Gerindra yang kini sudah dua periode menjadi anggota DPR RI. Baru-baru Prabowo Subianto menandatangani dan menyerahkan SK pencalonan Saraswati dalam Pilkada Tangerang Selatan. Sebelumnya PDIP sudah merekomendasikan Saraswati untuk bertarung sebagai calon wakil wali kota mendampingi Muhammad.[2]
Pilkada Tengsel akan jadi kontes dinasti politik. Selain Saraswati, penerus dinasti politik yang ikut bertarung adalah Pilar Saga Ichsan, anak anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, dan Siti Nur Azizah, putri Wapres Ma'ruf Amin.
Menurut Hashim Djojohadikusumo, ia, keluarganya, dan perusahaannya tidak mungkin KKN dalam bisnis ekspor benih lobster. Alasan Hashim, kalau ia mau korupsi, ia akan lakukan dalam proyek-proyek pengadaan senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Merenungkan pembenaran diri Hashim Djojohadikusumo, tampaklah bahwa bos besar Gerindra ini tidak paham apa itu coflict of interest. Maka baiklah kita sedikit mengupas hakikat konflik kepentingan.
Konflik Kepentingan, bukan KKN tetapi berpotensi melahirkan KKN
Kita periksa dulu pengertian konflik kepentingan menurut sejumlah kamus.