Ternyata, kebiasaan cari-cari alasan karena kekalahan, bukan hanya terjadi di cabang olahraga. Di bidang politik pun, bisa juga terjadi, loh! Kekalahan dalam debat capres, membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mencari-cari alasan untuk menutupi ketidakmampuan pasangan yang diusungnya berdebat menghadapi presiden petahana Joko Widodo (Jokowi).
Sekadar untuk diketahui, sedikitnya ada dua tujuan dilaksanakannya debat calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019. Pertama, melalui debat, diharapkan publik dapat melihat sejauh mana visi-misi, baik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno dalam rencananya memimpin Indonesia. Sedangkan yang kedua, debat juga bisa menjadi referensi bagi swing voters, atau pemilih pemula untuk menentukan pilihannya.
Oleh karena itu, debat pilpres ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pesta demokrasi, yang tujuan utamanya memilih pemimpin terbaik untuk lima tahun kedepan.
Namun, dalam dua kali debat Pilpres 2019 yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kenyataannya kubu Prabowo-Sandi selalu 'kedodoran' hingga terjebak dengan narasi yang diciptakannya sendiri selama ini, seperti informasi tanpa data, hoax, dan juga sikap pesimisme yang berlebihan.
Pada debat pertama yang diadakan 17 Januari 2019 misalnya, Prabowo 'dipermalukan' Jokowi dengan kejadian yang menimpa salah seorang juru bicaranya, yaitu Ratna Sarumpaet.
Ratna Sarumpaet yang sebelumnya dianggap telah dianiaya beberapa pemuda di Bandung, hingga membuat pemberitaannya menjadi viral, yang tentu saja hal ini bisa 'mencoreng' Pemerintahan Jokowi sebagai penanggung jawab keamanan Tanah Air. Namun, kemudian terbukti, wajah lebam dari seniman yang dikenal dengan monolog "Sarinah Menggugatnya" itu lantaran operasi plastik.
Begitu pula di debat kedua, 17 Februari 2018. Prabowo kembali dipermalukan dengan ucapannya sendiri yang selalu dilontarkan di setiap kesempatannya berorasi di depan pendukungnya, yaitu mengenai segelintir orang yang dianggapnya menikmati kekayaan alam Indonesia.
Ketika berbicara tentang kebijakan pertanahan, sindiran Prabowo itu, akhirnya dipatahkan Jokowi bahwa dirinya tak pernah memberikan hak penguasaan hutan atau lahan seperti yang dituduhkan selama ini.
Sebagai jawaban atas segelintir orang yang dianggap Prabowo menguasai kekayaan alam Indonesia, Jokowi membuka fakta bahwa selama ini Prabowo telah menguasai lahan di Kalimantan Timur dengan luasan sekira 220.000 hektar dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektar.
Ya, itulah kritik Prabowo kepada Jokowi selama ini, yang akhirnya memercik wajahnya sendiri. Serasa membuka 'boroknya' sendiri.
Diakui atau tidak oleh kubu Prabowo-Sandi, debat kedua ini jelas-jelas dikuasai Jokowi. Tak tanggung-tanggung, anggapan ini juga datang dari banyak pengamat, di antaranya pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro, yang menilai bahwa Jokowi memanfaatkan data-data sebagai basis argumen ketika menjawab pertanyaan debat,baik dari panelis maupun dari lawan debatnya.