Bismillah,
Saya sering sekali melakukan kuliah dengan metode dialog bebas kepada para mahasiswa di MKes PPS Universitas Kader Bangsa Palembang. Ada sejumlah alasan mengapa saya senang melakukan hal tersebut. Alasan utama adalah bahwa kebanyakan dari mahasiswa saya adalah praktisi yankes di mana kebanyakan mereka sudah bekerja sebagai tenaga kesehatan. Karena itu, mereka saya anggap menguasai permasalahan di lapangan.
Pelayanan kesehatan dasar
Di era otonomi daerah atau OTDA pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Puskesmas sebagai unit pertama dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Hanya saja terjadi perbedaan dalam sejumlah hal. Tiga fungsi utama Puskesmas adalah: a) sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, b) sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.rangka meningkatkan kemampuamnya untuk hidup sehat, c) sebagai pusat pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan bermutu kepada masyarakat.
Pembangunan kesehatan di era OTDA
Menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di era otonomi daerah.
Pemerintah daerah mestinya memanfaatkan otonomi daerah merupakan momentum penting dalam upaya menajamkan skala prioritas pembangunan, termasuk pembangunan sektor kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan diyakini cukup strategis dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia.
Oleh karena itu, pembangunan kesehatan hendaknya dilakukan secara holistik, artinya pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, dari berbagai penelitian, pembangunan kesehatan masih dianggap sebagai permasalahan teknis yang hanya melibatkan para dokter, perawat, bidan, dan tenaga paramedis lainnya. Dari segi kebijakan, pembangunan kesehatan juga banyak dijadikan pokok bahasan publik secara luas.
Pembangunan kesehatan sepertinya telah dianggap mampu melakukan perubahan secara otomatis untuk merespon dinamika sosial dan politik yang berkembang pada saat ini. Wacana yang dikembangkan dalam pembangunan kesehatan bertolak dari paradigma kesehatan untuk semua (health for all).
Paradigma ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah yakni demokrasi, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejumlah penelitian trlah dilakukan untuk memahami dampak otonomi daerah dan desentralisasi kesehatan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.