Tanggal 27 Juli 2019 digelar, namun bukan untuk pemilihan Ketua Umum PSSI baru, sebab selain akal-akalan pengurus PSSI tersisa yang masih ingin bertahan di ruangan induk organisasi sepak bola Indonesia ini, calon ketua umum PSSI yang baru yang terlihat serius menangani federasi sepak bola nasional, hingga kini masih diragukan kemampuannya.
Calon-calon yang ada malah ada yang berkampanye mau bagi-bagi uang. Namun, juga semua pamer minat mau membawa Timnas tampil di Piala Dunia.
Fakta demikian, sejatinya semakin menunjukkan bahwa para calon tersebut tidak memahami benang kusut persepak bolaan nasional. Bagaiamana mau membawa Timnas ke Piala Dunia? Uang apa siapa yang akan dibagi-bagikan? Semuanya hanya sebuah minat yang juga sama halnya menjadi keinginan seluruh publik sepak bola nasional berprestasi.
Bila ingin menjadi ketua umum PSSI, meski merasa telah memiliki kemampuan menjadi pemimpin, namun mempimpin organisasi sepak bola nasional, tidak sama seperti memimpin institusi atau instansi yang sudah jelas arah program, manajemen, dan keorganisasiannya.
Selama ini, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional, terkesan berjalan sendiri tanpa pernah berpikir bagaimana organisasi kepanjangan tangannya di daerah juga dapat seiring sejalan dapat hidup dan berkiprah.
PSSI pusat seolah lupa bahwa ada PSSI Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten, dan Asosiasi Kota. PSSI pusat selama ini malah terkesan sibuk sendiri dengan berbagai upaya mencari keuntungan dari Liga 1 dan 2 yang bersponsor, lalu rajin menghukum dan mendenda klub, pelatih, pemain, dan suporter.
Tengok, apa fungsi Asprov, Askab, dan Askot dalam rangka mendukung program lahirnya pemain nasional? Bagaimana Asprov, Askab, dan Askot dalam persoalan pembinaan dan kompetisi sebagai kepanjangan tangan PSSI pusat.
Lalu masih ada status amatir dan profesional bagi pemain, namun saat PSSI membutuhkan pemain nasional, ternyata akar perekrutannya juga tidak ada standar baku yang pernah lahir.
Bagi calon-calon ketua umum PSSI yang berminat menjadi ketua, tolong pikirkan bagaimana status dan kedudukan Asprov, Askab, dan Askot yang hanya seperti kepanjangan tangan tempelan. Tak pernah ada subsidi anggaran untuk pembinaan dan kompetisi.
Jangan Asprov, Askab, dan Askot hanya diperintahkan menjalankan program PSSI pusat, namun, PSSI pusat juga tak bertamggungjawab atas anggaran programnya.
Tengok, di seantero Indonesia, dari 34 Asprov, mana Asprov yang dapat berjalan dan mana yang tidak berjalan.