Oleh : Suharianto
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin hari bertambah jumlah pasien yang positif, bahkan ada yang meninggal. Data terkini per tanggal 1 April 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berjumlah 1.677 pasien positif dan 157 meninggal.
Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam memutus rantai penyebaran virus Corona dengan menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya, physical/social distancing. Tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus Corona sudah mulai berguguran. Masyarakat dilema antara mengikuti kebijakan pemerintah berdiam diri di rumah atau tetap memaksakan diri keluar rumah, lebih-lebih para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kesehariannya selalu berinteraksi dengan banyak orang untuk berjualan.
Hal ini dirasakan betul oleh masyarakat, karena dua pilihan tersebut sama-sama mengancam nyawa. Pertama, berdiam di rumah tapi tidak berjualan, akan kehabisan Sembako dan tidak makan, meskipun bisa selamat dari virus Corona, kemungkinan bisa mati karena kelaparan. Kedua, memaksakan diri untuk berjualan, bisa terkena virus Corona dan melanggar kebijakan pemerintah tentang physical/social distancing, masyarakat dilema akhirnya.
Pemerintah dalam membuat kebijakan belum mempertimbangkan dampak ekonomi skala kecil (mikro), hanya mempertimbangkan ekonomi skala besar (makro) saja. Presiden Joko Widodo (Jokowi) waktu meninjau langsung RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, pada Rabu 1 April 2020 saat itu beliau mengatakan "melakukan physical/social distancing bukan berarti tidak menjaga pertumbuhan ekonomi, tetap menjaga, tapi menghindari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," entah itu ekonomi keluarga atau ekonomi negara yang dimaksud Pak Jokowi, entah PSBB yang dimaksud itu dilarang berjualan atau seperti apa.
Dari sini masyarakat semakin bingung, sebab ada kontradiksi antara pernyataan yang disampaikan dengan kebijakan yang dibuat. Pemerintah seharusnya konsisten dong, apalagi dengan keadaan genting seperti ini, selaraskanlah antara pernyataan dengan kebijakan, masyarakat jangan dibuat bingung atau dilema, apalagi masyarakat yang mata pencahariannya melalui jualan di pinggir jalan atau di pasar.
Membuat kebijakan ekonomi keluarga juga harus dipertimbangkan, jangan disamaratakan ekonomi menengah ke atas seperti DPR, Pegawai Bank dengan ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang kaki lima, para pedagang di pasar. Masyarakat bukan tidak mau kok mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah, hanya saja pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat selama keadaan seperti ini. Masyarakat sangat mendukung kebijakan pemerintah, asalkan orientasinya tidak mengarah pada salah satu status ekonomi saja.
#PandemiCovid-19 #VirusCorona #PedagangKakiLima #PhysicalDistancing #SocialDistancing