Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh baru-baru ini menyatakan bahwa Aceh masih menjadi Provinsi termiskin di Sumatera. Meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan, namun belum berhasil keluar dari posisi urutan termiskin pertama di Sumatera.
Berangkat dari hasil BPS tersebut, apakah sesuatu yang harus dimaklumi bahwa Aceh sudah wajar peringkat pertama daerah termiskin di Sumatera atau sebuah hal yang memalukan? Untuk menjawab ini, tentu banyak indikator yang harus dikaji. Namun sebagai pandangan awal, kita bisa kaji dari segi pemasukan anggaran ke Aceh.
Pada tahun 2019, Aceh mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 4,95 triliun, lain lagi adanya dana otsus sebesar Rp 8,35 triliun, sehingga anggaran di Aceh cukup besar. Namun besarnya anggaran tersebut belum mampu mengeluarkan Aceh dari status miskin.
Anggaran banyak namun masih miskin ini tentu tidak bisa dimaklumi, karena ini anggaran ini seharusnya dapat dimanfaatkan menghapus status kemiskinan. Jikapun anggaran yang ada dikelola tidak begitu baik, dengan itu pun seharusnya bisa menempatkan Aceh setidaknya berada di posisi lebih baik.
Dana desa yang sampai kepada setiap desa dapat dikelola langsung dan dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat di desa. Pembangunan infrastruktur di desa seharusnya melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja, pembangunan yang ada pun seharusnya yang tepat guna untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.
Bila baiknya membagi, dana Otsus lebih baik berfokus kepada pembangunan fisik, kemudian dana desa bisa diolah sedemikian rupa untuk fokus kepada pembangunan sumber daya manusia.
Dana desa bisa fokus kepada pengembangan kreativitas masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, menunjang kegiatan usaha masyarakat secara merata, serta pengembangan potensi desa lainnya.
Seharusnya, dengan dua senjata anggaran di Aceh ini bisa membidik setiap masalah kemiskinan di Aceh. Karena klise nya, kita tidak mau bila suatu saat nanti masyarakat menghitung anggaran yang ada kemudian meminta dibagi tiap kepala masyarakat Aceh, dan tidak mempercayai Pemerintah mengelola