Selang bulan keempat Anies menjabat sebagai kepala daerah DKI Jakarta,bagaimana kabar Jakarta? Apakah setelah menjabat terjadi perubahan? Bagaimana kinerja Pak Anies? Banyak terdapat ketimpangan dan keruwetan dalam program kerja Anies. Beberapa waktu lalu Anies dilaporkan ke pihak berwajib karena program penutupan jalan yang dilakukan dengan alasan utuk mensejahterakan para PKL. Namun malah membuat para sopir angkot demo. Sungguh miris mendengarnya.
Salah satu program kerja yang juga sangat misterius yaitu program Rumah DP Nol Rupiah. Masih sangat banyak pertanyaan yang terselip di masyarakat. Setelah peletakan batu pertama hingga sekarang belum pasti skema yang digunakan untuk program ini. Semua masih simpang siur. Penekanan Anies saat itu memang program ini menyasar pada masyarakat miskin. Pada kenyataannya program pembiayaan ini memang lebih mirip dengan program pembiayaan rumah/rusun subsidi yang diselenggarakan pemerintah pusat dengan nama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bedanya dengan FLPP, Pemerintah pusat memakai program FLPP dengan mensyaratkan pesertanya masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (tirto.id) Konsep ini juga dipakai dalam program DP 0 Rupiah yang mensyaratkan penghasilan sama-sama maksimal Rp7 juta. Apakah rakyat jakarta yang berpenghasilan dibawah Rp 7 juta bisa membelinya? Rp 7 juta bukanlah hal yang mudah mendapatkannya bagi MBR. Apakah MBR harus menghidupi keluarga, sungguh sebuah program PHP(Pemberi Harapan Palsu), bisanya hanya membual kalau program kerjanya sudah terealisasikan yang bertujuan ingin menarik simpatik warganya. Sebuah ironi.
Tidak putus hingga disitu saja, masih banyak kejanggalan dari program ini, yang sudah diresmikan adalah rumah DP Nol Rupiah di Jakarta Timur, sementara itu, baru saja terjadi groundbreaking DP Nol Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara yang tidak dihadiri oleh Anies. Ternyata Gubernur beda pendapat dengan Wakilnya masalah ini. Anies menyatakan itu bukan program pemerintah namun swasta. Anies mempersilakan perusahaan swasta manapun untuk menyediakan rumah DP 0 Rupiah. Namun, dia mengingatkan, rumah DP 0 Rupiah merupakan program Pemprov DKI Jakarta sehingga penyediaannya harus mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com). Jika benar itu bukan program pemerintah, kenapa dibiarkan begitu saja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu?. Belum lagi skemanya ternyata melebihi harga DP Nol Rupiah yang di Jakarta Timur. Harusnya Anies tegas akan masalah ini. Karena nantinya berimbas ke masyarakat yang sudah berfikir ini adalah program pemerintah malah akan sangat kecewa kalau ternyata sangat mahal sekali. Karena jika sudah dipegang swasta, ada udang dibalik bakwan yang akan terjadi, sama dengan pengelola DP Nol Rupiah di Jakarta Timur yang bekerjasama dengan swasta, padahal masih banyak BUMN dan BUMD yang bisa dimanfaatkan. Terkadang sangat ironi dan sedih sekali ketika semua harus penuh dengan komersial.