Bu Risma atau Tri Rismaharini memang dikenal sebagai sosok kartini yang tegas, lugas, dan meletup-letup ketika mendapati stafnya melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Adalah suatu hal yang sangat wajar atasan emosional, tidak wajar ditemui atasan emosi, tapi tidak tahu harus berbuat apa-apa. Emosi atau sensasi?
Sesudah memantau kondisi sudut-sudut kota berlambang ikan paus dan buaya ini, mendadak sang Walikota melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke pelayanan e-KTP di Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada (20/9) lalu. Sembari memantau kondisi ruang pelayanan proses rekam e-KTP Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Risma sangat emosi ketika mendapati antrian pengurusan KTP elektronik menumpuk.
Karena tidak puas atas jawaban dari petugas, maka dipanggilah Kepala Dinas Catatan Sipil untuk menjelaskan terjadinya penumpukan tersebut. Mengetahui software yang diinstall tersebut lamban, sehingga pelayanan e-KTP tertunda mengharuskan masyarakat bolak-bolak hingga berkali-kali hanya perkara e-KTP. Emosi bu Risma tidak terbendung mencari para petugas terutama bagian IT melihat begitu bejubelnya antrian yang akan rekam KTP belum terlayani secara optimal. "Mana programernya, panggil ahli IT. software begini kok di pake, nggak profesional. Kamu ngerti nggak," bentak Risma.
Bergegas menuju ruang kerja Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya. “Mereka tidak harus sampai naik-naik eskavator/tangga berjalan, harus naik turun menuju ruang rekam KTP. Kalau mereka sampai ada yang jatuh kamu (petugas IT) yang salah, bukan begitu carane nyambut gawe/bekerja,” ujar bu Risma.
Bu Risma merasa malu dengan kinerja petugas Disdukcapil yang dianggap tidak profesional. Dan menyayangkan pembuatan e-KTP yang bertele-tele dan menyusahkan warga. Seharusnya secara sistem apalagi sebagai tenaga IT/programer IT yang ditunjuk sebagai operator untuk melakukan proses e-KTP mampu mengantisipasi antrian. “Sistem E-Governance di Pemkot Surabaya aku tahu,” tutur Risma. Dimarahi Walikota, kepala Disdukcapil dan para stafnya hanya mampu memperhatikan. Risma pun meminta mereka agar memperbaiki pelayanan kepada warga, jika tidak ada perubahan seluruh pejabat dan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya akan di mutasi ke Kantor Kelurahan.
Gunanya elektonik untuk memangkas birokrasi kalau sama-saja tidak ada gunanya dibuat elektronik. Birokrasi berjenjang selama ini menyusahkan, untuk apa ada sistem elektronik, itu namanya keterlaluan. Jangan merasa paling bisa, paling mengerti, sok pintar makanya banyak yang dirugikan karena kita sok pintar, sok ngerti sok kuasa konyol sekali kalau elektronik seperti ini.
Kemarahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dipicu lambannya pengurusan satu buah identitas berupa e-KTP, hingga wira-wiri 4 hari. Ini salah satu contoh patut ditiru Walikota lain agar selalu sidak ke kantor-kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kantor Camat hingga Kelurahan karena tempat-tempat tersebut relatif merupakan lumbung “dosa” bukan hanya duduk di kursi jabatan. Sebagai Abdi Negara bukan hanya bertanggungjawab kepada manusia, tapi juga bertanggungjawab terhadap Tuhan. Apakah kita sanggup tiba-tiba diuji bencana, apa kita sanggup menyelesaikannya tanpa campur tangan Alloh SWT.
Tidak cukup Hablum Minnallah saja yang baik, Hablum Minannas sangat penting Sebagai manusia tidak boleh takabur, tidak boleh sombong pengetahuannya terbatas apa salahnya bertanya kepada orang lain yang dibawah pangkat kita, bukan hanya meminta bantuan orang setingkat diatas kita. Jabatan haya merupakan amanah semata, hanya Alloh SWT yang tahu segalanya mau dibawa kemana jabatan setelah mangkat.
Jabatan adalah hawa nafsu yang perlu diperangi, sedangkan berbuat sesuatu terhadap orang lain harus dipupuk setiap hari agar semakin subur dan bermanfaat bagi orang lain juga Tuhan.
Akhir kata, mengutip prinsip pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) “Mboten korupsi lan mboten ngapusi (tidak korupsi dan tidak berbohong).”