Ada kejutan besar di PBB pada sidang hari Jumat lalu ketika Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun mulai berbicara sebagai representasi negara Myanmar yang sedang menjadi sorotan dunia akibat kudeta yang dilakukan oleh pihak militer.
Para wakil negara yang hadir saat itu mungkin tidak pernah berharap pada Duta Besar ini karena seperti biasanya duta besar yang mewakili negara negara tirani dan diktator pastilah menjadi corong pemerintahnya apapun yang terjadi.
Namun para perserta sidang yang membahas khusus kudeta yang terjadi di Myanmar ini terkejut sekaligus menyambut pernyataan Duta Besar Kyaw Moe Tun sebagai angin segar demokrasi.
Secara tegas tanpa tedeng aling aling Kyaw Moe Tun menyatakan bahwa kudeta militer yang terjadi di negaranya harus segera diakhiri dengan cara apapun oleh dunia internasional.
Bahkan Kyaw Moe Tun meminta dewan keamanan PBB dan dunia internasional bekerja sama menggulingkan pemerintahan militer yang melakukan kudeta militer dan melanggar hak sipil rakyat Myanmar.
Kyaw Moe Tun menyatakan bahwa dirinya berbicara atas nama pemerintah Aung San Suu Kyi dan mengharapkan bahwa dunia Internasional segera mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri kudeta militer di negaranya.
Di akhir pidatonya yang singkat namun sangat tegas ini Kyaw Moe Tun memperagakan tiga jari tengah dengan menekuk ibu jari dan kelingking yang merupakan lambang perjuangan rakyat yang kini sedang turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Rakyat Myanmar turun ke jalan memperjuangkan demokrasi. Photo: AFP
Tiga Jari, simul perjuangan rakyat Myanmar. Photo: CNN
Represif militer sudah menimbulkan korban jiwa. Photo: DW
Dengan posisinya sebagai Duta Besar Myanmar di PBB pastilah Kyaw Moe Tun tahu betul konsekuensinya melawan kekuatan militer di negaranya.Sebagai diplomat senior pastilah Kyaw Moe Tun merupakan orang yang terpilih yang telah malang melintang di dunia diplomatik.
Tidak sampai 2 hari selepas pidatonya di PBB siaran TV Myanmar yang dikontrol penuh oleh pemerintahan militer mengumumkan bahwa Kyaw Moe Tun dipecat sebagai dari posisinya sebagai duta besar di PBB karena tindakan dan ucapannya yang tidak merepresentasikan pemerintahan militer.
Bahkan bukan tidak mungkin nyawa dirinya dan juga keluarganya di Myanmar terancam oleh pihak militer yang berasa dipermalukan di dunia Internasional sebagai konsekuensi pidatonya tersebut.