Demo lagi. Adakalanya demo tidak membawa hasil, tetapi jika tidak diupayakan juga tak bisa membawa suara aspirasi yang harus disampaikan. Terlepas nantinya berhasil atau tidak, dengan bergulirnya masalah pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law yang lagi-lagi dilakukan pemerintah dengan cara yang tidak biasa sehingga menyebabkan timbulnya masalah.
Mengapa demo dilakukan, tentu saja karena ada "masalah", misalnya seperti masalah jeratan hukum yang masih memberatkan para makes jika terkena kasus.
Banyak pihak merasa bingung dengan kebijakan model seperti ini, mengapa Pemerintah selalu bermain-main dengan RUU setiap kali hendak digulirkan. Mengapa tidak melalui mekanisme yang lebih soft, aman dan tidak perlu harus menimbulkan gejolak.
Sebab apa yang dijadikan RUU kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga, terutama para perawat dan tenaga kesehatan (nakes) yang hidupnya juga bergantung pada keberadaan aturan atau RUU kesehatan tersebut.
Tetap akan ada sisi yang merugikan, tetapi juga ada sisi menguntungkan, begitulah jika sudah berurusan dengan UU. Meskipun tidak mengikuti secara khusus, sebenarnya langkah kebijakan seperti ini pernah dilakukan oleh Pemerintah juga berkaitan dengan RUU Cipta Kerja.
Saat itu kita tahu banyak sekali reaksi negatif, karena menganggap RUU itu menguntungkan secara sepihak, apalagi para pekerja melalui perwakilannya suaranya juga kurang didengar. Akibatnya hingga saat ini setiap peringatan Hari Buruh, selalu saja masalah RUU Cipta Kerja itu menjadi masalah yang selalu dibawa-bawa dan tidak pernah selesai.
Pemerintah Pilih Multiple Effect
DEMO NAKES sumber gambar DARI LIPUTAN 6
Jika kita melihat pada substansi masalahnya, sebenarnya banyak masalah kesehatan yang lebih umum dirasakan oleh masyarakat seperti layanan yang masih kurang, tenaga kesehatan yang masih minim, termasuk belum meratanya pelayanan seperti di daerah Indonesia Timur yang pernah menghebohkan karena ternyata banyaknya pasien anak-anak yang menderita stunting.
Mengapa hal itu bisa terjadi, sekali lagi karena persoalan masih kurangnya layanan dan masih belum meratanya urusan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertentu. Lain halnya di kota-kota besar yang memiliki banyak pilihan.
Di salah satu pulau di Aceh yang tidak jauh dari pusat ibu kota, hanya memiliki satu layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) jika mengalami sakit khusus maka harus dilarikan ke rumah sakit provinsi dengan melalui jalur laut.
Sering kali pasien tidak tertolong karena terlambat mendapat perawatan dan layanan kesehatan yang memadai seperti kebutuhan tersedianya tabung gas oksigen.