Presiden Joko Widodo peringatan konfrensi Asia Afrika mengatakan dengan tegas dan lantang lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank dan IMF tidak bisa lagi menjadi solusi permasalahan ekonomi suatu bangsa. Namun, baru-baru ini, pemerintahan Jokowi nampaknya tidak konsisten terhadap apa yang dkritik dengan tindakannya melakukan pinjaman utang sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan ADB.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penambahan utang tersebut mengibaratkan Presiden Jokowi menjilat ludahnya sendiri usai mengkritik habis lembaga keuangan internasional saat peringatan KAA.
"Demi utang Rp 60,9 Triliun dari ADB memperlihatkan, Presiden Jokowi sedang menjilat ludah sendiri. Kemarin waktu pidato di KAA, seperti Jagoan yg baru sembuh dari sakit, berani menolak atau mengharamkan semua bantuan international seperti Bank dunia, IMF, dan ADB," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (24/5).
, penambahan utang tersebut menjadikan Indonesia dijajah dan tersandera kembali oleh lembaga keuangan internasional.
"Dan ini sungguh memalukan sekali, dulu kritik keras, sekarang diam-diam pinjam lagi," kata dia.
Sebelumnya, Dalam pagu anggaran APBN-P 2015, pemerintah menetapkan pinjaman alias utang luar negeri tahun ini sebesar Rp 48,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar 1,9 persen.
Defisit anggaran kemungkinan melebar menjadi 2,2 persen. Pemerintah mencari jalan pintas dengan menambah utang baru. Pemerintah menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar