Lihat ke Halaman Asli

Rama Baskara Putra Erari

Ketua BEM Fakultas Vokasi ITS 2022 dan Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat ARSIP SN 2023

Suramnya Masa Depan Dunia Perkuliahan Sebab Komersialisasi Pendidikan

Diperbarui: 6 Mei 2023   11:59

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Foto Rektorat ITS. Dokumen Pribadi: Rama Baskara Putra Erari

Biaya kuliah di Indonesia makin tahun makin naik baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini dibuktikan salah satunya dari laporan Kompas yang melakukan analisis tersebut, laju kenaikan Biaya kuliah per tahun sekitar 1,3% untuk PTN dan 6,96% PTS. Lembaga keuangan Jiwasraya berasumsi kenaikan nilai inflasi pendidikan per tahun sebesar 15% dengan mencoba membuat perhitungan biaya kuliah per semester di 6 perguruan tinggi favorit, di antaranya: Institut Teknologi Bandung (ITB), Bina Nusantara (Binus), Universitas Indonesia (UI), Unpad (Universitas Padjajaran), ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) dan UGM (Universitas Gadjah Mada).

Fenomena ini tentu saja menjadi bayang-bayang yang menakutkan sebab perguruan tinggi terjebak dalam pusaran arus komersialiasi dunia pendidikan. Inflasi biaya pendidikan yang sangat tinggi ini bisa membuat orang tua kesusahan untuk membiayai kuliah untuk anaknya dan bukan tidak mungkin makin banyak anak yang harus mengubur mimpinya untuk mengenyam bangku kuliah.

Biaya Berkuliah Yang Makin Mahal

Suasana Sehabis acara pengukuhan Mahasiswa baru. Dokumen Pribadi: Rama Baskara Putra Erari

Biaya berkuliah makin mahal ini bukan sebuah mitos! Dengan angka inflasi biaya kuliah yang makin tinggi ini tentu saja membuat keluarga yang berpenghasilan menegah ke bawah berpikir berkali-kali untuk mengirimkan anaknya untuk mengenyam bangku kuliah.

Salah satu parasit yang membuat mahalnya perkuliahan sebab PTN saat ini sedang melakukan transformasi diri menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH) sampai saat ini, 21 universitas sudah berstatus sebagai PTN-BH. Kampus dengan status PTN-BH itu membuat kampus lebih otonom dan bisa lebih leluasa mengatur keuangan.

Efek PTN-BH ini membuat tanggung jawab pemerintah jadi berkurang sehingga kampus bukan saja harus mengurus tridharma perguruan tinggi saja namun juga harus mencari pemasukan untuk membiayai oprasional yang besar. Salah satu sumber pemasukan adalah memperbanyak kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Bahkan di ITS penerimaan mahasiswa mandiri 50% dari total kursi yang tersedia di ITS. Perguruan tinggi akhirnya terpaksa harus berkutat dalam komersialisasi pendidikan.

Komersialisasi pendidikan berdampak biaya pendidikan yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah. Hal ini menjadi penyebab masyarakat mengeluh dengan biaya pendidikan yang semakin mahal dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi. Pendidikan dijadikan sebagai lading bisnis, pendidikan diibaratkan supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan pelanggan beserta biaya untuk mendapatkannya, dengan pendidik sebagai kasir yang melayani pelanggan, yaitu peserta didik.

Padahal ini kita baru berbicara tentang UKT kita belum berbicara tentang biaya hidup dari mahasiswa yang menjalani kuliah. Baik biaya hidup di perantauan, belum lagi biaya tidak terduga lainnya yang tentu saja bisa sangat fluktuatif. Orang tua tentu saja bakal pusing mengurusi biaya pendidikan anaknya karena mahalnya biaya kuliah ini sebab pendapatan perkapita Indonesia yang masih kategori menengah ke rendah.Mahalnya biaya perkuliahan ini sampai membuat banyak mahasiswa di berbagai perguruan tinggi melakukan aksi demonstrasi ke birokrasi kampus untuk menurunkan harga UKT.

Buat Biaya Kuliah Yang Murah!

Ilustrasi perayaan wisuda. Dokumen Pribadi: Rama Baskara Putra Erari

Biaya kuliah yang makin mahal tentu saja bisa berpengaruh pada kurangnya minat untuk melanjutkan ke jenjang kuliah sehingga lulusan sarjana maupun diploma berkurang. Padahal Indonesia sendiri kekurangan lulusan teknik menurut data kebutuhan, ketersediaan, dan kekurangan S1 Teknik dan D3 Teknik dari Kemenristek Dikti, menunjukkan Indonesia selalu mengalami defisit kebutuhan S1 dan D3 Teknik. Pada 2016,. Pada 2016, Indonesia membutuhkan 34.981 tenaga kerja S1, sedangkan ketersediaannya hanya 17.092, artinya ada kekurangan 17.889. Kebutuhan D3 sebesar 55.855 juga hanya tersedia 5.046, defisit 50.809. Angka ini terus membesar pada tahun 2019, di mana defisit untuk S1 menjadi 97.347 dan D3 sebesar 188.941.

Biaya pendidikan yang makin murah tentu saja membuka lebar kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Hal itu tentu saja bakal membantu untuk mengurangi defisit sarjana maupun diploma teknik yang ada di Indonesia. Hal ini bakal membuat kita mempunyai bonus demografi yang berkualitas bukan saja secara kuantitaf sehingga kita memiliki banyak teknokrat.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline