Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan jawaban yang tegas soal wacana jabatan presiden tiga periode. Dengan bahasa yang menunjukkan rasa geram dan geregetan, Jokowi menganggap bahwa yang mewacanakan usulan itu ibarat sengaja menampar mukanya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya. (Pertama) ingin menampar muka saya, (kedua) ingin cari muka, atau (ketiga) ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Wasar dan sangat masuk akal ketika Jokowi marah dengan usulan itu. Sebab jika wacana itu sampai ramai disikapi masyarakat secara luas, maka akan muncul kesan seolah Jokowi yang sedang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengotak-atik konstitusi. Padahal, itu jelas bukan usulan dan keinginan Jokowi.
Jawaban Presiden tersebut jelas menunjukkan ia tidak tergiur oleh mereka yang menawarkan masa jabatan tiga kali. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, pembatasan masa jabatan presiden itu diperlukan karena power tends to corrupt. Itu semangat reformasi yang tidak boleh dicederai.
Pertimbangan untuk membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode juga sudah tepat karena dalam waktu 10 tahun seorang pemimpin bisa melakukan perubahan dan membuat legacy bagi bangsa ini.
Lalu, siapa sih sebenarnya yang memunculkan wacana atau usulan jabatan presiden menjadi tiga periode agar masuk dalam klausul amandemen UUD 1945 yang saat ini sedang diperjuangkan?
Ternyata, dari penelusuran pemberitaan di media, yang mewacanakan usulan tersebut adalah Partai Nasdem. Salah satu partai pendukung dan pengusung Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan Pillpres 2019.
Apa sebenarnya motif Partai Nasdem mewacanakan usulan itu? Hanya Nasdem sendiri yang mengetahui apa motifnya. Tetapi yang patut diingat, dalam dinamika politik mutakhir, paska Pilpres 2019 hingga penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Partai Nasdem tercatat melakukan sejumlah manuver yang bisa dibaca sebagai sikap kurang nyaman atas kebijakan politik Presiden Jokowi.
Kita bisa melihat menuver politik Ketua Umum Nasdem Surya paloh mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun opini seolah Nasdem menyiapkan sosok Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Lalu pertemuan koalisi pengusung Jokowi-KH Ma'ruf Amin minus PDI-P yang itu patut diduga sebagai respon atau sikap politik atas pertemuan Megawati-Prabowo yang tanpa melibatkan koalisi.
Kemudian faktor masuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhie Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian direspon Surya Paloh dalam pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
Jadi, kalau kemudian wacana yang digulirkan Nasdem perihal usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode adalah by design, maka patut diduga ada upaya dari Partai Nasdem untuk mempermalukan Presiden Jokowi agar dikesankan maruk pada jabatan yang sekarang sedang diduduki. Kalau begitu keadaannya, berarti Partai Nasdem yang patut diduga sedang menampar wajah Presiden Jokowi.