Pertanyaan penting perlu diajukan "mengapa partai politik Indonesia (baca" politisi) cenderung korup?" Jawabannya karena partai politik dibentuk berdasarkan selera dan nafsu berkuasa, bukan dibentuk untuk memperjuangkan idiologi. Fenomena ini adalah buntut dari sistem politik otoritarian era Orde Baru.
Partai politik yang ideal di Indonesia hanya pada masa-masa awal kemerdekaan hingga dekrit presiden 5 Juli 1959. Ketika itu, partai-partai dibentuk atas dasar idiologi pada penggagasnya. Orang-orang yang bergabung ke dalam partai politik pun berlandaskan idiologi. Idiologi nasionalis dikembangkan oleh PNI (Partai Nasional Indonesia), idiologi agama diusung oleh partai Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia), demikian pula idiologi sosialis.
Ketika era keterbukaan berhembus sejak tumbangnya era Soeharto Mei 1998, orang-orang oportunis yang haus kekuasaan ramai-ramai membentuk partai-partai politik. Mulai pemilu 1999 hingga pemilu 2009, selalu diikuti oleh puluhan partai politik peserta pemilu. Tak jarang antara satu partai dengan partai lainnya sama-sama mengusung idiologi yang sama, tapi karena ingin berkuasa maka mereka sibuk membangun partai politiknya sendiri-sendiri.
Karena orientasi kekuasaan bukan idiologi, maka harga sebuah kekuasaan tidaklah murah. Jalan untuk mencapai kekuasaan hanya satu: mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sebagai modal menuju kursi kekuasaan. Anggaran negara (APBN/APBD) menjadi sasaran empuk para politisi dan kroninya sebagai bancakan untuk mendapatkan uang. Disinilah awal mula para politisi di era reformasi menjadi akrab dengan korupsi.