Ibukota Negara RI akan pindah dari Jakarta ke Nusantara yang berada di area Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Suatu pekerjaan besar dan memerlukan pemikiran yang matang.
Keberanian Presiden Joko Widodo mengeksekusi rencana perpindahan ibu kota negara dari sudut pandang manajemen kepemimpinan patut diapresiasi. Sebelumnya langkah Presiden mengajak mantan pesaing ketika pilpres masuk dalam jajaran kabinet adalah keberanian lain ('think out the box') yang pernah ditunjukkan Joko Widodo.
Perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia bukanlah ide yang timbul secara tiba-tiba, wacana perpindahan ibu kota negara bahkan sudah dimulai sejak masa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan Presiden SBY dengan dasar pertimbangan sesuai pada masanya, namun entah mengapa tidak kunjung terealisasi. Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan rencana dan meminta ijin dari DPR mengenai perpindahan ibu kota negara ini saat menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 16/08/2019.
Selain sebagai representasi kemajuan bangsa, pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia, demikian landasan pemikiran yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat itu. Namun demikian, jangan sampai pembangunan di IKN ini nantinya malah menjadikan pusat perekonomian baru seperti Jakarta, karena awal mula pemikiran pemindahan IKN adalah pemisahan pusat pemerintahan dari pusat perdagangan / ekonomi.
Dengan disahkannya RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU, Indonesia akan memiliki sejarah baru. Istana negara akan berpindah ke ibu kota negara baru yang dimulai secara bertahap pada 2024. Ibu kota negara Republik Indonesia bukan lagi Jakarta tetapi 'Nusantara'.
Pengesahan UU IKN ini langsung menuai pertanyaan mendasar, apakah dengan demikian sudah resmi berlaku bahwa penamaan ibu kota negara Republik Indonesia adalah Nusantara?
Jika disikapi secara bijak dan benar, pemindahan ini bisa menjadi lompatan kuantum bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan pemindahan ini akan menjadikan perubahan besar bagi Indonesia sebagai negara yang disegani dunia. Namun sebaliknya, kondisi lebih buruk dari saat ini mungkin akan terjadi jika gagal, mengingat energi yang dikeluarkan untuk pemindahan ini sangat besar sekali.
Pemindahan ibu kota negara bukanlah pekerjaan mudah, sangat kompleks karena harus dimulai dari nol, pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur dan suprastrukstur, penataan sistem dan administrasi termasuk sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan dengan baik dan terukur. Ketahanan suatu bangunan sangat dipengaruhi dari pondasi dan perabotan yang kuat termasuk sumber daya manusia yang mengelola.
Ibu kota negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Publik bertanya, apakah pemindahan ibu kota negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan ini akan memberi manfaat bagi masyarakat? Untuk itu sangat dibutuhkan sosialisasi dan komunikasi publik secara terbuka dari Pemerintah.
Sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif akan meminimalkan adanya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sekaligus menepis rasa buruk sangka dan secara bersamaan akan melibatkan animo publik.
Selama ini jika kita ngomongnya 'mau pergi ke Jakarta' nanti akan berubah menjadi 'mau pergi ke Nusantara', sepintas seperti mau keliling nusantara ya...tapi ga masalah ini soal kebiasaan saja.