Gondangdia, Jakarta Pusat--Sudah sekian hari DKI Jakarta mempunyai Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti Basuki-Djarot, namun sikon Ibu Kota biasa-biasa saja.
Semuanya seperti jalan di tempat atau bahkan atret atau mundur ke belakang. Kemarin, misalnya, ketika ngopi di Warkop, sempat mendengar warga yang kesal karena harus bayar ketika urus e-ktp. Juga, sekitar pasar Tanah Abang yang kembali tak teratur, dan lain sebagainya.
Agaknya Gub/Wagub DKI Jakarta, belum bisa memutuskan dan memulai program prioritas, karena harus sowan ke Hambalang, Istana Merdeka, dan juga Mako Brimob.
Padahal, beberapa hari sebelum dilantik, Sudirman Saud telah publikasikan AB-SU PROGRAMS atau Program 100 hari Anies Baswesdan - Sandi Uno.
Berikut resume AB-SU Programs yang saya himpun dari berbagai Media Nasional
Kelompok Kegiatan Pertama:
Melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga Jakarta Pasca Pilkada 2017 untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif.
- Silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan dan pimpinan partai politik.
- Membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan.
- Mengefektifkan forum kerukunan umat beragama di Jakarta.
- Menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan 'Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar'.
- Memulai pertemuan kota (townhall meeting) per kecamatan sejak minggu pertama menjabat.
Kelompok Kegiatan Kedua.
Fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas.
- Lapangan kerja. Untuk menciptakan wirausaha dan menciptakan lapangan kerja.
- Pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua.
- Biaya hidup yang lebih berkualitas, meliputi program mengenai bahan pangan pokok, hunian dan transportasi.
Kelompok Kegiatan Keiga. Mengkonsolidasi birokrasi pemerintah DKI.
- Komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI agar tercipta semangat kerja yang positif dan saling menghargai.
- Menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif.
- Pembahasan RAPBD 2018 dan rancangan RPJMD 2018-2022.
- Sinergitas birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma 'pembangunan berbasis gerakan'.
- Implementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel, dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-bujeter.
- Menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan implementasi program prioritas.
Sayangnya, belum ada tanda-tanda pelaksanaannya. Jadi, untuk warga DKI Jakarta sabarlah dan jangan menangis; ingat pesan Gubernur, "Saya selalu mengatakan, solusi itu bukan dari gubernur tapi dari duduk semua berdoa minta Allah tidak turunkan hujan;" mungkin saja termasuk solusi untuk Jakarta yang (kembali) tak beres, yaitu doa.