Ada sebuah paradoks di negeri ini. Pemerintah selalu salah dan rakyatnya selalu benar. Membangun salah, apalagi tidak membangun lebih salah lagi.
Mengikuti pemberitaan soal Desa Wadas yang menghebokan seantero Indonesia memang sungguh menarik. Ada semacam daya tarik tersendiri karena ini adalah persoalan klasik pemerintah dan rakyatnya.
Masalah-masalah tanah yang mengaitkan pemerintah dan rakyatnya memang menjadi santapan empuk bagi mereka yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah.
Saya tidak menyebut mereka yang berseberangan dengan pemerintah sebagai oposisi. Karena oposisi biasanya selalu memberi kritik pada pemeritah kalau salah, dan mengapresiasi kalau ada keberhasilan.
Sedangkan bagi mereka yang berseberangan dengan pemerintah, semua yang dilakukan pemerintah selalu salah.
Kembali ke masalah desa Wadas. Mengutip dari Wikipedia ternyata Wadas adalah desa di kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Konflik terkait rencana penambangan batu untuk pembangunan Bendungan Bener antara warga setempat dan pemerintah rupanya sudah terjadi sejak tahun 2019.
Masalah yang terjadi di sana sangat berkaitan erat dengan masalah kepemilikan tanah. Mengapa hal ini selalu terjadi?
Setiap kali ada pembangunan apa saja dari pemerintah yang berhubungan dengan tanah warga selalu saja ada benturan. Misalnya saja, ada perluasan jalan, ada saja warga yang keberatan dan bahkan tidak memberikan tanahnya. Sementara manfaat dari perluasan jalan itu untuk mereka juga. Selalu ada benturan. Padahal pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Masih segar dalam ingatan peristiwa beberapa waktu lalu, konflik yang terjadi antara Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan warga desa di Sumba Timur dalam sebuah yang viral. Masalahnya juga terkait tanah yang katanya telah dihibakan untuk lokasi peternakan, sementara rakyat dalam hal ini tua adat setempat belum tahu tentang perihal surat penyerahan tanah tersebut.
Konflik ini baru selesai beberapa hari lalu dengan perdamaian antara Gubernur Viktor Laiskodat dan Umbu Maramba Hau, tokoh adat yang bersitegang dengan sang gubenur waktu itu.