Setelah pemilihan presiden nanti, skenario yang mungkin akan kita saksikan adalah bahwa pemimpin baru di Indonesia siapa pun dia, akan terus menjalankan proses reformasi politik menuju tatanan demokrasi yang lebih stabil. Namun, semuanya itu sangat bergantung pada apakahPemimpin dan pemerintah baru yang nanti akan mampu mengelola perekonomian nasional, memelihara kepercayaan investor, menegakkan hukum, serta memberantas korupsi dan nepotisme dalam birokrasi.
Kekuatan-kekuatan bergerak melawan demokrasi harus dicegah di semua tingkatan Jika pemerintah berikutnya berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut, prospek untuk Indonesia bergerak menuju demokrasi utuh akan semakin besar. Indonesia yang stabil, aman, dan demokratis akan memperkuat peran kepemimpinan regional Indonesia yang kini dinilai sudah efektif dan produktif, tetapi dengan catatan bahwa pemimpin baru di Jakarta harus memiliki pandangan yang jauh ke depan mengenai bagaimana memperkuat posisi internasional Indonesia.
Untuk sebagian besar negara di Asia Tenggara, mungkin kekhawatiran utama mereka mengenai Indonesia bukan soal apakah Indonesia akan menjadi negara demokratis atau tidak, melainkan bagaimana pemerintah baru Indonesia bisa menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri. Penerbitan Inpres Nomor 2/2013 untuk memperketat keamanan mungkin dimaksudkan untuk mengantisipasi dan memecahkan masalah gangguan keamanan dalam negeri yang mungkin dihasilkan dari Pemilu 2014.
Indonesia merindukan demokrasi dan bercita-cita menjadi demokratis, tetapi itu bukan obat mujarab untuk mengatasi semua persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Situasi politik sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2014 akan menjadi testing time yang nyata bagi Indonesia.
Ini akan berimplikasi pada stabilitas sosial, integritas teritorial, hubungan eksternal, kohesi budaya, dan pemerintahan. Maka dari itusemua lapisan dan elemen baik pemerintahan, pengamanan dan pertahanan harus “MEMINALISIR” Risiko keamanan akibat pemilihan Presiden Nanti, agarmencegah timbulnya kekerasan agama dan etnik yang dikaitkan dengan pemilu dan masalah laiinnya.