Dalam Pidato Visi Indonesia, Presiden terpilih Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan fokus dalam membangun ekonomi. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dengan menyambungkan jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus (KEK).
Salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah pengembangan Kota Ekonomi Kreatif dimana banyak perusahaan startup Indonesia bernaung dibawahnya.
"Itu cita-cita presiden, punya kota kreatif yang terpadu untuk menarik pelaku ekonomi kreatif dari Jakarta dan kota-kota lain ke sana." ujar Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
Indonesia berencana membangun kota ekonomi kreatif yang dinamakan Bekraf Creative District (BCD) ini pada tahun depan. Upaya ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 dimana salah satu poinnya adalah pengembangan kota kreatif.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai banyak target ekonomi Jokowi yang meleset pada periode 2014-2019 sehingga Indonesia terancam terjebak dalam kelompok negara middle income trap. Untuk itu, Pengembangan Kota Ekonomi Kreatif diharapkan menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen ke 7 persen dehingga Indonesia bisa lepas dari jebakan negara middle income trap.
Belajar dari 12 Kawasan Ekonomi Khusus yang Telah dibangun
Data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Indonesia memiliki 12 Kawasan Ekonomi Khusus yang telah dibangun, yakni Sei Mangkei, Tanjung Api-api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Sorong, Arun Lhokseumawe, dan Galang Batang.
Akan tetapi, dari 12 KEK yang ada hanya 6 KEK yang beroperasi. Ironisnya lagi, Berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi tahun lalu dari 6 KEK hanya tumbuh 4,3 persen, yaitu dari Rp692,8 triliun menjadi Rp721,3 triliun.
Menurut Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri bahwa banyaknya KEK yang dibangun tak berbanding lurus dengan kualitas. Bahkan, ia mengatakan bahwa dari 12 KEK yang ada saat ini, belum ada satu pun yang bisa menjadi kisah sukses.
Ia mengatakan bahwa masalah utama penyebab ketidaksuksesan KEK adalah infrastruktur dan soft infrastruktur seperti regulasi yang lebih longgar, kemudahan arus masuk keluar barang, dan birokrasi investasi.