Lihat ke Halaman Asli

Partai Golkar dan Konfigurasi Politik Jawa Tengah

Diperbarui: 6 Agustus 2018   17:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Diskusi Publik dengan tema (dokpri)

Hal itu diutarakan oleh para pembicara dalam acara diskusi yang dilaksanakan oleh komunitas @TentangGolkar di  Semarang, belum lama ini.

Diskusi Publik dengan tema "Partai Golkar dan Konfigurasi Politik Jawa Tengah Menuju 2019" dihadiri pula oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang H. Petit Widi Atmoko dan Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Muchammad Yulianto.

Mengawali sesi diskusi, Yulianto memaparkan perihal peta politik di Jawa Tengah. Akademisi Undip ini menyatakan bahwa di Jawa Tengah, Golkar akan tetap mendominasi dan stabil di 3 besar.

Diskusi Publik dengan tema (dokpri)

Yulianto melanjutkan bahwa Partai Golkar akan tetap ikut mendominasi peta politik Jawa Tengah, karena Partai Golkar selalu menjadi perbincangan di masyarakat, hal ini tidak terlepas dari karakter pemilih Golkar yang khas.

Terkait bursa cawapres pendamping Jokowi, dari sejumlah nama yang menguat, Yulianto menambahkan bahwa figur yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah ada pada sosok Airlangga Hartarto.

Mengulas hasil riset yang banyak dilakukan lembaga riset di Jawa Tengah, Yulianto menyatakan masyarakat Jawa Tengah menginginkan figur yang andap asor, kebapakan, komunikatif dan berwibawa seperti Airlangga Hartarto. Bukan yang ambisius atau banyak tampil di publik.

Diskusi Publik dengan tema (dokpri)

 Menanggapi hal di atas, Ketua DPD II Partai Golkar Semarang Petit Widi Atmoko mengungkapkan keyakinannya bahwa Jokowi akan lebih nyaman jika pengganti Jusuf Kalla sebagai pendampingnya adalah Airlangga Hartarto. Secara Bahasa tubuh, Airlangga berasal dari Jawa, satu alumni dengan Jokowi, Petit menyatakan dirinya yakin Jokowi lebih nyaman jika yang menggantikan JK di 2019 adalah Airlangga Hartarto. Selain itu Airlangga juga figur yang bisa mengkonsolidasikan koalisi, senior partai dan eksternal.

Terkait gugatan UU No.7 Tahun 2017 Petit juga menyampaikan bahwa hal ini tidak akan baik untuk perpolitikan Indonesia ke depan, dirinya mengkhawatirkan akan terjadi banyak perdebatan di level yang lain jika gugatan ini dikabulkan.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline