Kondisi KBR Kepulauan Selayar

Menurut pedoman penyelenggaraan (klik disini) Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan tahun 2010 menyebutkan bahwa KBR adalah upaya penyediaan bibit berkualitas melalui pembuatan bibit jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) oleh kelompok pengelola. Target yang ingin dicapai dari intervensi program ini adalah tersedianya sejumlah bibit yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi pada lahan-lahan kritis yang terdapat dalam wilayah cakupan program. Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk menanami lahan kosong sehingga menjadi produktif. Dengan demikian, disamping bertujuan jangka panjang sebagai suplayer oksigen, menyerap racun udara kontaminasi dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. [caption id="attachment_158723" align="aligncenter" width="672" caption="Kondisi salah satu Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Binanga Sombayya, Kec Bontosikuyu, Kabupaten Kep Selayar (2011)"][/caption] Saat pulang kampung tahun ini, saya tidak sengaja melihat salah satu KBR di Desa Binanga Sombaiya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai anak rantau asal Selayar yang kerap kali berkiprah dengan kegiatan pendampingan di Pulau Jawa merasa sangat miris dan prihatin. Bagaimana mungkin program-program pemerintah seperti ini dengan dana besar (Rp. 50.000.000/kelompok) ditelantarkan. Alangkah mubazirnya gumamku dalam hati. Melihat kondisi ini bukan tidak mungkin piloting seperti ini kondisinya serupa di tempat yang lain di tanah doang. Jika ini yang terjadi sangat sulit diharapkan untuk mencapai tujuan sebagaimana digariskan dalam kerangka acuan Kemenhut yaitu memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar hutan. Konteks program ini sebenarnya sangat ideal dimana ada inisiasi dan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat. Dinas Kehutanan akan melakukan fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian ada sinergi yang baik antara pengelola program dalam hal ini kelompok penerima manfaat dengan Dinas setempat yang melakukan supporting dan fasilitasi. Menganalisis implementasi KBR di Kab. Kep. Selayar, ada sejumlah hal yang bisa jadi menyebabkan program ini tidak berjalan maksimal. Pertama, proses perencanaan program. Sebuah kebijakan publik yang baik dengan tujuan yang baik akan sangat fatal bila tidak direncanakan dengan baik. Apalagi program ini terkait dengan kelompok yang menjadi faktor penentu keberhasilan dan kelanjutan program. Secara umum perencanaan program ini ditingkat kementrian sudah cukup menurutku, tinggal bagaimana di tingkat Kabupaten, dalam hal ini dinas terknis memilih lokasi dan kelompok sasaran. Kedua, kegagalan memilih lokasi dan kelompok sasaran bisa jadi merupakan faktor penyebab kegagalan ini. Sudah menjadi jamak, di banyak tempat dan program, Dinas sangat semberono dalam memilih lokasi program termasuk kelompok yang menjadi sasaran. Padahal banyak yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi seperti daerah yang memiliki lahan kritis, lahan kosong (tidak produktif) dan daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan pemilihan kelompok penerima manfaat (sasaran) program pun perlu dilihat. Jangan dilakukan secara serampangan. Lihatlah attitude, keseriusan aktor-aktor kelompok, dan kelembagaan yang ada. Kelembagaan sangat penting keberlanjutan program. Akan sangat baik bila Dinas mempertimbangkan kelembagaan lokal yang sudah eksis di lokasi program. Ketiga, tidak adanya pendampingan dan fasilitasi dari dinas terkait sebagaimana amanat Kemenhut. Walau pun pemerintah pusat tidak menganggarkan dana pendampingan, mestinya pemda menyediakan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi program ini.