Revisi UU KPK menjadi contoh yang jelas bagaimana Jokowi sebagai seorang presiden tanpa partai dikadalin partai partai, baik pendukung maupun bukan pendukungnya. Mereka mengepung Jokowi sehingga Jokowi tak berkutik di lapangan. Padahal, menurut Pak Emil Salim, Jokowi ingin sekali memperkuat KPK bukan melemahkan nya.
Jokowi juga menginginkan kabinet yang kecil. Cukup beberapa menteri saja. Yang penting bekerja. Seorang Basuki dan seorang Mulyani sudah terlihat kinerjanya selama ini.
Akan tetapi, partai partai pendukung selalu tak puas dengan jatah kekuasaan yang diperolehnya. Semakin banyak dapat kursi semakin puas partai partai itu.
Ternyata gemuknya kabinet pun masih belum memuaskan. Muncul pula staf khusus presiden segala. Padahal, orang orang di sekretariat juga sudah terlalu banyak. Sehingga tidak jelas lagi arah jalannya.
Eh, masih belum cukup lagi. Masih ada yang ingin kursi lagi. Karena kursi kabinet sudah penuh, maka dibikin lagi kursi baru sebagai pemuas napsu mereka. Adalah kemudian wakil menteri.
Ya, Jokowi hendak ke kanan tapi lapangan selalu membuatnya ke kiri. Jokowi hendak ke depan, tapi lapangan menarik nya ke belakang.
Seharusnya, tak ada visi partai di kabinet. Tapi, siapa yang bisa dukung presiden di parlemen?
Ada harapan, Jokowi akan abai terhadap tuntutan ketamakan partai partai. Tapi, semua itu belum jelas hingga kini.
Tinggal sekitar tiga tahun lagi. Semoga Jokowi bisa mengatur dan mengubah lapangan, bukan menyerah dan tunduk pada lapangan.
Hati-hati, Pak. Ntar terlalu banyak kepentok bahaya.